hut

Reforma Agraria Diharap Ciptakan Keadilan

Editor: Koko Triarko

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meluncurkan gugus tugas reforma agraria Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019). –Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Gubernur DKI, Anies Baswedan, meluncurkan Gugus Tugas Reforma Agraria Pemprov DKI Jakarta. Peluncuran disertai dengan kegiatan sosialisasi kebijakan reforma agraria kepada SKPD terkait.  Menurutnya, reforma agraria ini penting, karena lewat reforma agraria ini diharapkan dapat mengatasi beberapa persoalan mendasar di bidang agraria yang implikasinya pada aspek ekonomi, sosial, dan politik. 

“Kita sama-sama ketahui, bahwa ini adalah tindak lanjut dari terbitnya Kepgub 574 tahun 2019, sebagai perubahan atas Kepgub 162 tahun 2019. Sesuai dengan keputusan tersebut, dibentuk gugus tugas yang fungsinya untuk mendukung penyelenggaraan reforma agraria di Provinsi DKI Jakarta,” kata Anies, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

Melalui reforma agraria ini, diharapkan bisa mengatasi beberapa persoalan mendasar di bidang agraria, yang implikasinya pada aspek ekonomi, sosial, dan politik, khususnya dalam hal ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ada di Jakarta.

Anies menuturkan, reforma agraria yang terjadi di Jakarta juga mencakup konflik sengketa agraria, alih fungsi lahan yang berjalan secara masif, tantangan kualitas lingkungan hidup, kemiskinan dan pengangguran, serta kesenjangan sosial.

“Dan, ini semua membutuhkan kemauan dari semua pihak untuk di lapangan nanti, melaksanakan secara konsisten. Saya ingin pada semuanya saja, nanti bekerja di lapangan. Pegang benar prinsip tadi, bahwa kita ingin menghadirkan keadilan sosial di Jakarta. Dan, soal tanah, lahan adalah salah satu masalah yang paling mendasar untuk bisa menghadirkan keadilan itu,” jelasnya.

Menurutnya, reforma agraria kebijakan untuk penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan, melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Karena itu, mari kita tetapkan reforma agraria ini lebih dari sekadar administrasi. Ini adalah soal bagaimana menjadikan Jakarta kota yang berkeadilan. Penguasaan atas lahan ditata, diatur dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip ketertiban pada aturan hukum,” harapnya.

Anies meyakini, Gugus Tugas Reforma Agraria dapat berkontribusi optimal dalam penyelenggaraan reforma agraria di Jakarta, sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Jakarta.

“Saya berharap, ini dijalankan secara serius. Aspeknya ada banyak. Nanti kita akan mendengar dari para pakar tentang aspek ini. Kita berharap, kepada para Lurah dan para Camat yang nanti akan berada di garis paling depan, pegang prinsip itu. Berpihaklah pada prinsip keadilan. Jangan berpihak kepada jumlah rupiah. Tetapi, berpihak kepada prinsip keadilan pada semuanya,” tuturnya.

Selain itu, Anies juga berharap Gugus Tugas Reforma Agraria dapat berkolaborasi dan sejalan dengan kebijakan perpajakan bumi dan bangunan (PBB) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, khususnya pembebasan PBB bagi pensiun PNS, veteran, maupun keluarga pahlawan.

“Insyaallah kita akan bisa nantinya menjalankan tugas ini di ujung dan mengatakan, alhamdulillah, amanat yang dititipkan kepada saya, saya jalankan dengan memegang prinsip keadilan, bukan prinsip yang lain,” tambahnya.

Anies menambahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan fiscal cadaster untuk meninjau ulang bagaimana Pemprov DKI memberikan kebijakan pajak atas bumi dan bangunan. Hal itu dimulai dari kepemilikan sampai soal perpajakannya.

Dia menjelaskan, sebagian dari kebijakan perpajakan DKI adalah kebijakan pengosongan Jakarta secara sopan atau pemindahan orang. Sebab, beban pajak yang terlalu besar diberikan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan membayarnya.

“Dan, contoh paling nyata di Menteng. Menteng itu tinggal 94 rumah yang pemiliknya adalah pemilik lama, pemilik asal. Sisanya sudah pindah tangan. Kenapa? Karena kita kenakan pajak yang luar biasa tinggi,” kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan, semua pihak terkait harus benar-benar serius menata masalah agraria, guna mengatasi ketimpangan yang ada di Jakarta.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional dalam upaya membangun Indonesia dari pinggi,r dan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai. Pertama, menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi berkeadilan. Kedua, menyelesaikan konflik agraria. Ketiga, menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.

Selama ini, sering terjadi konflik masalah agraria. Dalam hal ini, setidaknya ada dua pemicu konflik agraria. Pertama, kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria, baik terkait pandangan atas tanah, status tanah dan kepemilikan, hak-hak atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah.

Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa  tanah, yang akhirnya berujung pada konflik.

Lihat juga...