Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, Menuai Hasil Menggembirakan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

Sekretaris Mahkamah Agung, Ahmad S. Pudjoharsoyo - Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA – Usaha Mahkamah Agung (MA) untuk mendorong terlaksananya program reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menuai hasil yang menggembirakan. Mendapat penilaian lebih baik terhadap kedua bidang tersebut dari Kemenpan RB dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 226/M.RB.06/2018 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2018 tertanggal 31 Desember 2018 diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2018 mencapai 75,50 atau naik 1,45 dari tahun sebelumnya yang mencapai 74,05.

“Dengan pencapaian ini, peringkat Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tetap dalam kategori BB (Baik Sekali),” kata Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo di Jakarta, Senin.

Peningkatan indeks reformasi birokrasi ini, sebut Pudjoharsoyo, banyak dikontribusikan oleh program-program yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

Beberapa program tersebut, antara lain pelaksanaan akreditasi terhadap pengadilan, sinergi dengan Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam pengembangan Integrated Criminal Justice System (ICJS), pembentukan kelompok kerja koordinasi kemudahan berusaha, implementasi penegakan integritas pegawai melalui peningkatan kepatuhan atas LHKASN yang mencapai 85 persen.

“Selain itu pembangunan zona integritas, pengembangan pelayanan secara elektronik dengan membangun aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) serta pengembangan keterbukaan informasi melalui aplikasi direktori putusan,” paparnya.

Pudjoharsoyo menambahkan, untuk semakin meningkatkan pencapaian dalam reformasi birokrasi, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengamanatkan saran-saran perbaikan seperti peningkatan sosialisasi tentang reformasi birokrat ke seluruh satuan kerja, pembebanan target pada role model dan agent of change serta evaluasi terhadap kinerja role model dan agent of change.

“Disamping itu juga, peningkatan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan, optimalisasi sistem manajemen SDM, peningkatan penerapan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih serta melayani (WBBM), maupun perluasan cakupan penerapan Integrated  Criminal Justice System (ICJS),” ujarnya.

Lebih jauh Pudjoharsoyo mengatakan, peningkatan indeks reformasi birokrasi yang merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung tersebut disertai juga dengan peningkatan indeks sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang juga dinilai oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Dengan penilaian ini berarti Kemenpan RB menilai Mahkamah Agung telah menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kualitas pembangunan budaya, kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil  menunjukkan baik,” ungkapnya.

Pudjoharsoyo berharap, ke depan prestasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Mahkamah Agung akan terus meningkat seiring usaha-usaha simultan yang dilakukan bersama jajaran tim reformasi birokrasi Mahkamah Agung.

Lihat juga...