Terlambat Bayar THR, Didenda 5 Persen

Editor: Mahadeva

BALIKPAPAN – Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.6/2016, tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja atau buruh.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat memaparkan sanksi keterlambatan pembayaran THR Idul Fitri 2019 – Foto Ferry Cahyanti

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, meminta perusahaan yang beroperasi di Bumi Etam dapat memberikan hak para pekerja tersebut dengan tepat waktu. THR diupayakan sebelum H-7 sudah diberikan. Hal itu dilakukan, agar pekerja dapat mempersiapkan lebaran dengan baik.

“Untuk upah karyawan terus meningkat. Dan sesuai dengan komitmen Pemprov Kaltim, selalu berupaya agar karyawan dan buruh mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang layak, sehingga berimbas pada peningkatan kesejahteraannya,” tandas Hadi, Senin, (20/5/2019).

Berdasarkan regulasi, perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenakan denda lima persen. Perusahaan yang tidak membayar THR, akan dikenakan sanksi administratif. Adapun besaran sesuai ketentuan, THR yang diberikan besarannya sesuai dengan upah yang diterima. “Kalau di atas 12 bulan, maka setara satu kali gaji. Jika kurang dari masa kerja itu maka proposional. Setiap pengusaha wajib memberikan THR pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih,” tandasnya.

Sementara itu, di Kota Balikpapan mulai Senin (20/5/2019) dibuka Posko Pengaduan THR di Kantor Dinas Tenaga Kerja. “Posko dibuka apabila tenaga kerja belum mendapatkan THR bisa melaporkan,” tandas Kabid Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan, Niswaty.

Posko dibuka hingga 4 Juni 2019. Di hari libur termasuk akhir pekan, pelayanan pengaduan tetap dilayani. Apabila ada perusahaan yang terlambat membayar THR, ditegaskannya akan disanksi denda dan administratif. “Denda 5 persen. Tahun lalu ada 11 karyawan tapi selesai semua dengan dibayarkan walau ada keterlambatan,” pungkasnya.

Lihat juga...