hut

Tim Tata Kelola Air DKI Minta Nasihat ke KPK

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengatakan, Tim Tata Kelola Air mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan nasihat hukum, terkait pengambilalihan pengelolaan air dari pihak swasta ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. 

“Kita ke KPK dalam rangka mendapatkan nasihat hukum, agar kita bisa melangkah dengan benar, supaya pengambilalihan pengelolaan air dari swasta ke pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum,” kata Anies, saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2019) kemarin.

Dia menjelaskan, dengan pengambilalihan pengelolaan air tersebut, membuat Pemprov DKI bisa berinvestasi untuk penyediaan pipa-pipa saluran air kepada masyarakat. Karena itu, masukan dari KPK penting untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai ketentuan hukum.

“Dan, kita mengharap pada pihak Palyja, khususnya yang selama ini tidak seperti Aetra yang kooperatif, untuk kooperatif dan ingat ini tidak lebih tidak bukan untuk kepentingan warga Jakarta, dan saya meminta kepada seluruh rakyat untuk ikut memantau,” katanya.

Dia menjelaskan, sejak 1997 pengelolaan air di DKI Jakarta diserahkan kepada swasta. Hanya 45 persen warga yang mendapatkan akses air, namun pada 2019 baru tercapai 60 persen. Pengelolaan air saat ini melibatkan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.

Artinya, dalam waktu 22 tahun hanya tambah 15 persen. Sebenarnya, perjanjiannya dalam waktu 25 tahun bisa mencapai angka 80 persen, namun tidak tercapai dan jauh dari target.

“Karena itu, kita meyakini dalam langkah pengambilalihan ini insyaallah pemerintah akan bisa investasi penyediaan pipa-pipa, terutama di kampung-kampung yang saat ini secara sosial ekonomi rendah,” ujarnya.

Dia berharap, negara tidak dirugikan dan warga diuntungkan. Bahwa untuk menjalankan proses penghentian swastanisasi air dengan baik dan benar, maka perlu memastikan secara legal Tim Tata Kelola Air pun benar.

“Nanti hari Senin akan dapat update lengkap. Jadi, ke KPK itu bukan dipanggil, justru kita minta nasihat ke KPK,” ungkapnya.

Anies meminta kepada seluruh rakyat untuk ikut memantau, karena air di ibu kota tidak bisa dirasakan oleh semua, karena ada pihak yang menguasai akses pengelolaan air yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah.

Diberitahukan, KPK bersurat ke Gubernur DKI, Anies Baswedan, soal klarifikasi kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta. Pihak KPK meminta penjelasan terkait Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, karena tengah mencermati sejumlah aspek dalam pengelolaan air minum di DKI.

“Terdapat risiko klausul dari perjanjian kerja sama yang tidak berpihak kepada kepentingan Pemerintah Provinsi DKI dan masyarakat pada umumnya,” tulis Jubir KPK, Febri Diansyah, lewat keterangan tertulis diterima, Jumat 10 Mei, lalu.

Febri mengatakan, selain objeknya terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat luas, KPK juga melihat terdapat risiko penyimpangan, jika sejumlah persoalan yang telah dibahas di persidangan mulai di tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, tidak menjadi perhatian Pemprov DKI.

Karenanya, Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK meminta penjelasan Tim Tata Kelola Air Minum, mengenai rencana Pemprov DKI dengan berakhirnya kontrak tahun 2023 dengan Palyja dan Aetra.

Diketahui, KPK tengah menyoroti perkembangan perkara swastanisasi air Provinsi DKI Jakarta sejak di Pengadilan Negeri hingga di Mahkamah Agung. Sebagaimana berkembang dalam proses peradilan tersebut, KPK mengendus risiko kerugian terkait perjanjian kerja sama antara PAM Jaya, Aetra, dan Palyja sekitar Rp1,2 triliun.

Lihat juga...