Tokoh Agama Desak Pembangunan Gedung DPRD Flotim, Dibatalkan

Editor: Satmoko Budi Santoso

LARANTUKA – Dalam demo menentang pembangunan gedung DPRD Flores Timur (Flotim) terlihat seorang tokoh agama Katolik dan juga seroang biarawan yang selalu setia mengikuti demo dan memimpin massa. Biarawan ini terlihat getol menuntut agar pembangunan gedung DPRD Flotim dibatalkan.

“Yang utama kita meminta agar pembangunan gedung DPRD Flotim dibatalkan karena pembangunannya melanggar Perda No.7 tahun 2012 tentang Tata Ruang. Kami juga telah melaporkan kasus dugaan pelanggaran aturan dan dugaan KKN kepada kepolisian, kejaksaan, Ombudsman RI dan KPK RI,” sebut Romo Gusti Iri, Pr, Kamis (9/5/2019).

Romo Gusti Iri, Pr (kiri) seorang biarawan Katolik dan koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Kanis Soge. Foto: Ebed de Rosary

Kepada Cendana News, Romo Gusti mengatakan, lebih baik dananya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Flores Timur seperti pembangunan jalan, air bersih dan jaringan listrik.

Rakyat masih sangat membutuhkan dan masih hidup dalam kemiskinan.

“Bukan sesuatu yang urgen untuk membangun gedung DPRD Flotim dengan menelan dana sebesar Rp34,9 miliar, apalagi DPRD tidak memiliki prestasi apa pun. Untuk itu tidak boleh mengeluarkan dana yang besar untuk membangun gedung DPRD Flotim dimana saat ini rakyat Flotim masih hidup dalam kemiskinan,” tegasnya.

KPK RI diminta Romo Gusti untuk segera mengusut kasus dugaan korupsi yang pernah dilaporkan ke KPK. Pihaknya juga meminta agar kasus yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Larantuka agar segera diproses hukum seperti pembangunan JTP Sagu yang mubazir dan tidak dapat dipergunakan usai dibangun.

“Sebagai seorang biarawan saya terpanggil untuk menyampaikan seruan kenabian, seruan prospetis untuk membela orang kecil dan miskin. Saya sudah meminta restu dari Bapak Uskup Larantuka untuk berdemo menolak pembangunan gedung DPRD Flotim,” sebutnya.

Kanis Soge selaku koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) menyebutkan, pihaknya ada di dalam Koalisi Rakyat Bersatu Flotim, terlibat di dalamnya. Gertak merasa perjuangan KRBF sesuai dengan apa yang selalu disuarakan.

“Sebagai aktivis antikorupsi Gertak merasa terpanggil untuk menyuarakan diusutnya berbagai dugaan kasus korupsi yang telah disampaikan baik ke kejaksaan negeri maupun ke kepolisian dan KPK RI,” terangnya.

Ada beberapa kebijakan pemerintah, kata Kanis, yang diduga Gertak cacat prosedural. Keputusan penetapan lokasi pembangunan gedung DPRD cacat prosedural dan juga tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Untuk sementara, tambah Kanis, pihaknya baru bisa berdemo dan menyampaikan tuntutan kepada aparat penegak hukum dan kegiatan tersebut menjadi gerakan awal. Gertak dan KBRF akan bergerak lagi untuk terus melanjutkan pengawasan berbagai kasus KKN di Flotim.

“Peserta aksi berasal dari semua wilayah baik Flores daratan, pulau Solor dan Adonara. Ada keterwakilannya. Ke depan kami akan terus turun mendesak agar berbagai dugaan kasus korupsi segera ditangani,” pungkasnya.

Ketua DPRD Flotim, Nani Bethan, kepada Cendana News, menegaskan, bertanggungjawab atas keputusan anggaran yang sudah diperdakan. DPRD, katanya, dalam kebijakan anggaran itu sudah final diputuskan untuk dibangun.

“Soal tempat dan lokasi serta proses lainnya menjadi domain dan kewenangan pemerintah, bukan DPRD Flotim. Sejak tahun 2016 hingga mendekati akhir 2017, pemerintah masih merencanakan lokasi di Batuata bekas kantor PU. Sambil pemerintah berusaha menyelesaikan konflik tanah dengan masyarakat,” jelasnya.

Akhir tahun 2017, ungkap Nani, pemerintah memutuskan untuk lokasi gedung DPRD baru di kelurahan Waibalun. Ini sesuai dengan implementasi visi misi pemerintahan baru di Perda RPJMD 2017-2022 Desa Membangun Kota Menata.

Lokasi di Batuata tak dapat diselesaikan karena berbenturan dengan masyarakat.

“DPRD meminta penjelasan pemerintah atas penentuan tempat dan dalam penjelasan pemerintah, bahwa ini bagian dari implementasi visi misi serta pemanfaatan lahan yang sudah lama tidak terpakai,” terangnya.

Lihat juga...