hut

Transaksi Kartu Tani di Banyumas Hanya 25 Persen

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURWOKERTO – Meskipun program kartu tani sudah lama diluncurkan, yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo periode sebelumnya, atau sudah 6 tahun lalu, namun hingga kini pemanfaatkan kartu tani masih sangat minim.

Di Kabupaten Banyumas hanya 25 persen petani yang menggunakan kartu tani untuk membeli pupuk bersubsidi.

Kepala Dinas Pertanian (Dinpertan) Kabupaten Banyumas, Widarso, mengatakan, saat ini distribusi kartu tani dari pemerintah kepada petani sudah lebih dari 95 persen. Namun pemanfaatannya masih sangat minim.

Hal tersebut karena masih banyak petani yang enggan menggunakan, tidak tahu cara penggunaannya atau mesin gesek di kios-kios pupuk mengalami kendala.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Widarso. Foto: Hermiana E. Effendi

“Cara penggunaan kartu tani, petani harus mengisi kartu terlebih dahulu dengan sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Tetapi banyak petani yang enggan mengisi kartu tersebut dan tetap memilih untuk membeli cash atau tunai di kios pupuk,” terang Widarso, Senin (27/5/2019).

Pada awalnya, Gubernur Ganjar Pranowo meluncurkan program kartu tani di Jateng dengan tujuan untuk memantau distribusi pupuk bersubsidi supaya sesuai peruntukannya dan tidak lari keluar daerah. Mengingat, saat itu banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi saat masa tanam.

Para petani kemudian didata beserta luasan lahan yang mereka kerjakan. Aturannya, petani hanya bisa membeli pupuk bersubdisi dengan menggunakan kartu tani dan jumlah pupuk yang dibeli sesuai dengan luasan lahan yang dikerjakan.

Namun pada praktiknya, petani justru enggan menggunakan kartu tani karena harus ke bank terlebih dahulu untuk memasukkan uang.

Widarso menerangkan, karena banyak petani yang tidak memanfaatkan kartu tani, maka akhirnya diambil kebijakan, petani tetap diperbolehkan membeli pupuk bersubsidi, meskipun tidak menggunakan kartu tani. Kios pupuk hanya mencatat nama petani dan jumlah pupuk subsidi yang dibeli.

“Kita yang PNS saja, pada waktu awal gajian menggunakan ATM, masih banyak yang bingung dan meminta untuk diberikan cash saja. Apalagi petani, sehingga kita maklumi dan mereka tetap bisa membeli pupuk subsidi tanpa kartu tani,” jelasnya.

Lebih lanjut Widarso menjelaskan, sebenarnya Pemprov Jateng mentargetkan tahun ini penggunaan kartu tani mencapai 50 persen. Karena itu, pihaknya akan berupaya untuk kembali mensosialisasikan penggunaan kartu tani.

 

 

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!