hut

Tunjangan Aparat Desa di Sikka Belum Dibayarkan

Editor: Mahadeva

MAUMERE – Belum dibayarkannya tunjangan aparat desa di Kabupaten Sikka terus menjadi polemik. Pembayaran tunjangan mulai Januari hingga April 2019 bisa dilakukan, bila semua syarat dipenuhi oleh pemerintah desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka, Robertus Ray – Foto : Ebed de Rosary

“Dari 147 desa di Kabupaten Sikka, baru 40 desa saja yang sudah mengungah laporan ke Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) sesuai permintaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka, Robertus Ray, Rabu (1/5/2019).

Sementara, untuk dapat melakukan pembayaran tunjangan, harus ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana serta laporan lain sesuai aturan yang ditentukan. “Kalau semua laporan sudah beres, maka pencairan dana desa bisa dilakukan. Nanti mulai Jumat (3/5/2019) pencairan dana sudah bisa dilakukan, apabila semua persyaratan dipenuhi,” tandasnya.

Robert berharap pemerintah desa jangan hanya menuntut hak, tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Dana desa berasal dari APBN, dan tentunya diatur tata cara penggunaannya. “Saya tidak ingin ada banyak kepala desa di Sikka yang harus masuk penjara gara-gara penyalahgunaan dana desa. Segala laporan yang sudah disampaikan untuk dilengkapi dan harus segera dibuat,” tegasnya.

Robert mengklaim, telah meminta camat di 21 kecamatan bisa menjalankan perannya, membantu melakukan pengawasan. Bupati Sikka sudah melimpahkan sebagian kewenangan pengawasan kepada camat. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sikka.

Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (Forkkades) Sikka, Antonius B Luju, mengatakan, pembayaran tunjangan aparat pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta biaya operasional sangat berdampak. “Untuk menutupi biaya operasional pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan rumah tangga aparat desa, maka jalannya dengan berhutang. Semua desa terpaksa berhutang sana-sini,” ujarnya.

Meski tunjangan aparat desa dan biaya operasional belum dibayarkan, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan. Masyarakat desa tidak mau tahu dengan keadaan yang sedang terjadi. “Masyarakat hanya tahu, ketika mereka datang ke kantor desa dan mengurus berbagai keperluan maka harus dilayani. Aparat pemerintah desa hanya mengandalkan hidupnya dari gaji yang diterima saja,” terangnya.

Apabila aparat desa memiliki usaha lain, Antonius menyebut, maka akan membantu untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Tapi kalau hanya berharap dari gaji dan tunjangan dari pekerjaannya sebagai perangkat desa, maka terpaksa harus berhutang.

Lihat juga...