hut

Uji Materiil UU OJK, Kewenangan Penyidikan untuk Perkuat OJK

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – I Gusti Agung Rai Wirajaya, selaku ahli yang dihadirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, fungsi penyidikan OJK untuk memperkuat fungsi dan tugas lembaga. Karena institusi tersebut dibentuk untuk melakukan pengaturan, pengawasan, serta perlindungan di sektor jasa keuangan.

“OJK dibentuk untuk melakukan pengaturan, pengawasan, serta perlindungan di sektor jasa keuangan. Maka terdapat peran penyidikan OJK untuk memperkuat fungsi dan tugas lembaga,” kata I Gusti Agung Rai Wirajaya di hadapan sidang majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat uji materiil UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

I Gusti Agung Rai Wirajaya – Foto: M. Hajoran Pulungan

Selain itu, Gusti menyebut, OJK juga memiliki tugas perlindungan pada konsumen jasa keuangan. Hal ini tentu membuat fungsi penyidikan sangat diperlukan OJK.

Sebab perkembangan jasa keuangan semakin dinamis, rumit, makin berkembang dan diperlukan upaya untuk mencegah hal yang bersifat negatif.

“Kewenangan penyidikan OJK diilhami dari fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Namun dengan cakupan yang lebih luas, yakni untuk seluruh sektor jasa keuangan,” ujarnya.

Saat pembahasan UU, kata Gusti, Pemerintah dan DPR sepakat pengawasan oleh OJK tak hanya pasar modal saja, tapi seluruh sektor jasa keuangan. Kedua lembaga memakai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) untuk membuat aturan itu. Di sisi lain, juga memastikan kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

“DPR dan Pemerintah sudah memperhatikan berbagai aspek, memastikan tidak melanggar sistem tindak pidana. Jadi UU yang ada telah melewati proses panjang dan mendengar berbagai macam pihak untuk masukannya,” sebutnya.

Sementara itu, I Gede Hartati K selaku Saksi Pihak Terkait, bersaksi terkait efektivitas peran OJK. Ketika OJK belum dibentuk, kasus-kasus kejahatan keuangan yang menimpa beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berjalan lambat.

Kala itu, masih menjadi kewenangan BI, apalagi ditambah proses yang ada tidak berada dalam satu atap. Tapi sekarang sebutnya, semua fungsi pengawasan terintegrasi dalam satu atap di OJK.

“Di sisi lain, peran OJK sangatlah membantu dengan mengetahui seluk beluk BPR dan lembaga keuangan secara keseluruhan. Adanya pembinaan yang dilakukan OJK pada lembaga keuangan seperti BPR hal ini membuat OJK berperan sangat efektif dan efisien,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam permohonan yang dimohonkan oleh para dosen yang terdiri dari Yovita Arie Mangesti, Hervina Puspitosari, Bintara Sura Priambada, dan Ashinta Sekar Bidari mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 49 ayat (3) UU OJK.

Pemohon mempermasalahkan wewenang penyidikan dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK tidak mengaitkan diri dengan KUHAP. Isinya menyebut, PPNS OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum.

Artinya, lanjut Pemohon, jika tidak dibutuhkan, maka PPNS OJK dapat melakukan penyidikan tanpa berkoordinasi atau pun meminta bantuan penegak hukum lainnya yakni penyidik Polri.

Pemohon menegaskan, apabila melihat wewenang Penyidik OJK yang termuat dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK, terdapat beberapa ketentuan norma yang melanggar asas due process of law dan dapat menimbulkan kesewenangan-wenangan dari penyidik OJK.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!