hut

Banjir, Lurah dan Camat Diminta Perketat Izin Pemanfaatan Lahan

BALIKPAPAN – Mengatasi persoalan banjir yang terjadi di Kota Balikpapan, Camat dan Lurah di daerah tersebut, diintruksikan mengawasi dan memperketat izin pemanfaatan lahan.

Pekan lalu, sebelum lebaran, beberapa titik di daerah tersebut mengalami banjir. Area banjir terparah di kawasan jalan Beller, Kota Balikpapan. Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengungkapkan pengawasan dan pengetatan izin, dilakukan khususnya untuk daerah yang wilayahnya masuk hutan kota.

“Kami bersama Pak Sekda menghimbau seluruh jajaran, mulai dari Lurah, juga Camat, khususnya yang ada di daerah-daerah hutan-hutan Balikpapan itu akan lebih memperketat lagi,” terangnya Senin, (10/6/2019).

Tidak hanya memperketat izin penggunaan lahan, Pemkot Balikpapan juga akan mengecek langsung bendali-bendali yang ada di perumahan-perumahan. Apakah, fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik atau tidak. Apabila tidak berfungsi, pengembang harus memfungsikannya untuk mencegah banjir.

“Kita akan cek lagi bendali-bendali yang ada di perumahan-perumahan, kalau itu dinyatakan belum berfungsi, atau kurang berfungsi, kita minta kepada perumahan-perumahan yang bersangkutan itu harus difungsikan sebaik-baiknya,” beber Rahmad Mas’ud.

Banjir di Balikpapan – Foto Ferry Cahyanti

Tahun ini, diketahui sudah ada MoU antara pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, maupun Pemerintah Kota Balikpapan, terkait program pengendalian banjir. Dalam MoU tersebut, pemkot Balikpapan mengusulkan pelebaran Sungai Ampal yang telah disetujui pemerintah pusat.

“Sudah ada MoU pengendalian banjir, antara Pemerintah Pusat, Provinsi sama Kota. Di dalam MoU itu, akan dibantu untuk normalisasi Sungai Ampal,” ucap Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Rita.

Rita memaparkan, anggaran yang akan dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mencapai Rp300 miliar. Namun, demikian proyek tersebut, dapat dikerjakan setelah pembebasan lahan dituntaskan.

“Tahun ini fokus pembebasan lahan harusnya tuntas, kalau sudah clear baru turun anggarannya. Anggarannya di Kementerian PUPR, tapi harus beres dulu lahan. Itu anggaran fisiknya sekitar Rp250 hingga Rp300 miliar,” tandasnya.

Diketahui, dalam rencana normalisasi Sungai Ampal, lahan yang akan dibebaskan melintasi empat kelurahan, yakni Kelurahan Sumber Rejo, Damai Bahagia, Damai Baru dan Damai atau dari samping Hotel Zurich hingga ke hulu, dimana anggarannya mencapai Rp250 miliar.

Lihat juga...