Bawaslu Diminta Mengungkap Modus Kecurangan di Pemilu 2019

Editor: Mahadeva

MAUMERE – Dua kasus kecurangan Pemilu yang saat ini ditangani Bawaslu Kabupaten Sikka menyita perhatian publik. Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) diminta untuk dapat mengungkap modus kecurangan yang terjadi.

Selain Bawaslu, sentra Gakumdu juga berisi perwakilan dari Kejaksaan dan Kepolisian. “Salah satu modus kecurangan yang seringkali terjadi adalah antar sesama Caleg di internal partai itu sendiri melalui persekongkolan pengurangan pencatatan di C1 sebelum dikirim ke kecamatan atau PPK,” sebut Meridian Dewanta Dado,SH, kordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) wilayah NTT, Selasa (11/6/2019).

Kordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) wilayah NTT Meridian Dewanta Dado,SH.Foto : Ebed de Rosary

Sebagai contoh yang disebut Meridian, perolehan suara di TPS, yang tercatat di C1 untuk seorang Caleg adalah 53 suara. Tiba-tiba, jumlah perolehan suara berubah hanya tiga suara. Sedangkan 50 suara lain, tiba-tiba masuk ke Caleg dengan nomor urut di atas sesama satu partai.

Caleg yang semula hanya memperoleh enam suara, akhirnya perolehan suaranya melonjak menjadi 56 suara. “Kecurangan melalui pencurian suara akibat persekongkolan sesama Caleg dalam satu partai biasanya dilakukan melalui kerja sama kongkalikong dengan petugas PPS di TPS-TPS yang memang sudah diatur sedemikian rupa,” terangnya.

Modus lainnya,  dengan menggelembungkan perolehan suara salah satu caleg, agar memperoleh suara tertinggi di partai. Ini dilakukan dengan mengubah perolehan suara partai ke perolehan atas nama Caleg dimaksud.

“Modus seperti ini bisa dilakukan melalui persekongkolan dengan petugas PPS dan saksi partai yang telah dikondisikan oleh oknum caleg. Praktik penggelembungan suara model seperti ini sering luput dari pengamatan Caleg lain sesama partai, yang tentunya sangat dirugikan,” sebutnya.

Modus terakhir yang sering muncul adalah, persekongkolan antara partai peserta pemilu yang sudah dipastikan mendapatkan kursi dengan partai peserta pemilu lainnya yang jumlah suaranya tipis.

“Oknum petinggi partai yang jumlah suara partainya tinggi kemudian bersedia mengalihkan kelebihan suara partainya untuk partai lainnya agar partai lainnya tersebut bisa juga memperoleh kursi. Persekongkolan sejenis ini sudah pasti juga didalangi melalui kerja sama yang apik dengan penyelenggara pemilu baik ditingkat PPS maupun PPK,” tuturnya.

Modus-modus kecurangan pemilu tersebut disebut Meridian, bukan tidak mungkin terjadi juga di Kabupaten Sikka. Dalam waktu dekat, Sentra Gakkumdu akan menggelar dan mengkaji perkara dugaan penggelembungan suara di PPK Alok Timur dan PPK Hewokloang.

“Apakah bisa kasus keduanya ditingkatkan ke proses penyidikan ataukah tidak. Dan bila perkara dugaan penggelembungan suara itu kelak ditingkatkan ke proses penyidikan maka para tersangkanya bisa dijerat dengan Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” ujarnya.

Di undang-undang Pemilu, pelaku bisa dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. “Ini penting demi penegakan tindak pidana pemilu di Kabupaten Sikka, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi yang terindikasi penuh manipulasi dan kecurangan bisa diberangus,” ungkapnya.

Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Sikka, Aswan Abola, mengatakan, dua kasus pelanggaran pemilu yang dilaporkan Panwascam untuk kasus PPK Alok Timur dan caleg partai untuk kasus PPK Hewokloang sedang ditangani sentra Gakumdu Sikka. “Untuk kecamatan Alok Timur akan diumumkan hari Selasa (11/6/2019) dan Hewokloang hari Rabu (12/6/2019). Nanti diumumkan apakah kasusnya dinaikan ke tingkat penyidikan atau tidak,” pungkasnya.

Lihat juga...