hut

Berikut Petitum Pembatalan Keputusan KPU di Pemilu 2019

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Sidang perdana gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sudah selesai digelar, Jumat (14/6/2019).

Berikut pokok tuntutan atau petitum, yang disampaikan tim hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam persidangan yang digelar dari pagi hingga sore.

Bambang Widjojanto, Ketua Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi meminta majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan yang disampaikan. Menurutnya, telah terjadi kecurangan pemilu yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (TSM). MK diminta membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf.

“Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut, Joko Widodo-Ma’ruf Amin 63.573.169 (48 persen) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 (52 persen). Jumlah 132.223.408 suara atau (100 persen),” tegas Bambang di hadapan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

MK juga diminta mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01, karena melakukan pelanggaran dan kecurangan. Bambang meminta MK memerintahkan kepada termohon (KPU), untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

“Atau, menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis, dan masif,” tandasnya.

Seandainya hal tersebut tidak diterima Mahkamah, Bambang memohon kepada MK, untuk memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia. Bambang juga mendesak, untuk dilakukan pemecatan seluruh Komisioner KPU yang ikut terlibat dalam dugaan kecurangan tersebut.

“Tuntutan lainya adalah audit terhadap sistem informasi penghitungan suara yang dimiliki KPU. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang,” jelasnya.

Sementara itu, Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan keberatan, atas pokok permohonan gugatan sengketa hasil pilpres yang dibacakan Tim Hukum paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. KPU keberatan, karena Tim Hukum Prabowo-Sandi membacakan pokok permohonan gugatan yang telah direvisi. Padahal awal sidang, Majelis Hakim MK meminta, agar yang bersangkutan membacakan pokok permohonan gugatan awal yang belum direvisi.

“Tadi Yang Mulia menyampaikan bahwa permohonan yang dibacakan berpijak kepada permohonan tanggal 24 Mei. Dalam pendengaran kami tadi, apa yang dibacakan memuat posita dan petitum yang sama sekali berbeda,” kata Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin dalam kesempatan yang sama.

Ali menyebut, merujuk Peraturan MK No.5/2018, yang diperbarui dalam PMK No.2/2019, terkait dengan tahapan kegiatan jadwal penanganan PHPU, perbaikan permohonan hanya berlaku untuk pileg.

Ada kalimat pengecualian, perbaikan permohonan untuk pilpres. Menurut dia, kalimat ini menunjukkan adanya larangan terhadap perbaikan permohonan Pilpres. Di sisi lain, berdasar PMK, KPU hanya diberi kesempatan mengajukan jawaban disertai alat buktinya pada 12 Juni 2019.

Sementara, Pemohon sudah diberitahukan sejak awal, baik berdasarkan UU Pemilu dan berdasarkan PMK, bahwa permohonan Pemohon diajukan 3 hari setelah penetapan yang dilakukan oleh termohon. “Terhadap itu, Pemohon kemudian melakukan perbaikan tanggal 10 (Juni), adalah suatu bentuk keadilan tersendiri kalau itu diberlakukan. Sedangkan kami hanya diberikan kesempatan satu hari sejak diregister,” ungkapnya.

Atas hal tersebut, tim hukum KPU meminta kepada Majelis Hakim agar yang menjadi ruang lingkup pembuktian adalah, permohonan pertama yang diajukan oleh kubu Prabowo. “Maka kami mengharapkan yang menjadi objek pemeriksaan, yang menjadi ruang lingkup pembuktian nanti adalah permohonan pertama yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com