BI: Pergub Bali 99/2018 Bisa Tekan Inflasi

Editor: Koko Triarko

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karana, -Foto: Sultan Anshori

DENPASAR – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karana, menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5774 Tahun 2019, sebagai penguatan dari implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018, Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Menurutnya, surat edaran yang mewajibkan hotel, restoran, pasar modern/swalayan untuk mengutamakan pemanfaatan produk hasil industri lokal akan membantu pertumbuhan ekonomi di Bali.

“Hal itu sangat bagus, karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Pertanian, perikanan bisa tumbuh,” kata Causa Iman Karana, saat ditemui di kantornya Jumat, (14/6/2019).

Kemudian dari sisi inflasi, katanya, juga akan berpengaruh. Pergub tersebut akan membantu menekan pertumbuhan inflasi, karena faktor masyarakat akan lebih mengutamakan produk lokal ketimbang impor.

Ia mencontohkan, beberapa sarana upacara masyarakat Bali sebagian besar masih menggunakan produk luar. Mulai dari buah hingga pakaian.

Ia berharap, langkah bagus Pemprov Bali ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Bali.

“Semoga ini bisa didukung penuh oleh masyarakat Bali,” kata pria asal Yogyakarta ini.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Agung Sutha, menjelaskan, surat edaran tersebut berisikan empat poin penting yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali, Kepala OPD Provinsi Bali, Ketua MUDP, Ketua PHDI, Ketua PHRI Provinsi Bali, Ketua APRINDO dan Ketua Asosiasi Katering Provinsi Bali.

Pada poin pertama, semua pihak diminta bersama-sama mensosialisasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Pergub Nomor 99 Tahun 2018.

Poin dua, seluruh jajaran pemerintah daerah agar memprioritaskan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali pada berbagai kesempatan acara dan kegiatan yang dilaksanakan.

“Sedangkan poin ketiga terdiri dari tiga hal, yaitu hotel dan restoran diwajibkan memanfaatkan produk pertanian dan perikanan minimal 30 persen, serta produk industri lokal Bali minimal 20 persen dari kebutuhannya. Sedangkan pasar modern/swalayan wajib memasarkan produk pertanian minimal 60 persen dan produk perikanan dan industri lokal Bali minimal 20 persen dari jumlah produk yang dipasarkan,” kata Agung Sutha.

Masih kata Agung Sutha, surat edaran juga mengatur harga pembelian langsung dari petani, kelompok pembudidaya ikan dan perajin lokal Bali, minimal 20 persen di atas biaya produksi dan dibayar tunai. Jika ditunda, pembayaran akan dilakukan melalui Perusahaan Daerah Provinsi Bali.

“Pada poin ke empat surat edarannya, Gubernur Koster mengajak masyarakat untuk membangkitkan kebanggaan terhadap pemanfaatan produk lokal Bali dengan slogan Cintailah Produk Dalam Negeri, Gunakanlah Produksi Daerah Sendiri,” tandas Agung Sutha.

Lihat juga...