hut

BKD Tepis Informasi Tambahan Penghasilan Gubernur dan ASN

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Kabar kenaikan penghasilan Gubernur serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta ditepis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Kabar kenaikan tersebut diatur lewat Keputusan Gubernur No.879/2019. Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir, menyebut, keputusan tersebut hanya untuk menetapkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan tambahan penghasilan bagi pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah. “Itu ketika pajak mencapai target diatur jadi sebagai jasa prestasi, kebenaran kemarin berbarengan dengan tunjangan Hari Raya Idul Fitri,” kata Chaidir, Rabu (19/6/2019).

Chaidir menuturkan, tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai BPRD DKI Jakarta, sebagai penghargaan ketika Pemprov DKI Jakarta sukses mencapai target perolehan pajak. Sesuai aturan yang berlaku, hak penghasilan tambahan itu hanya dinikmati oleh pegawai BPRD, gubernur, dan wakil gubernur.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta, No.60/2018, tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Jika gubernur hanya mendapatkan gaji pokok dan Biaya Penunjang Operasional (BPO).

Dipastikannya, tidak ada peraturan kenaikan gaji gubernur seperti yang belakangan ini ramai dibicarakan di media sosial. “Gubernur itu memang punya hak prerogatif. Ketika dia mencapai target pendapatan, dapat pendapatan tambahan, ada aturannya,” tegasnya.

Sebelumnya, beredar informasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengeluarkan Keputusan Gubernur baru, mengenai tambahan penghasilan dan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!