Daerah Resapan Air di Kaltim, Diminta Tidak untuk Permukiman

Editor: Mahadeva

SAMARINDA – Bencana banjir yang terjadi selama sepekan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi perhatian pemerintah daerah setempat.

Berbagai bantuan untuk korban bencana terus mengalir dari berbagai pihak. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H Hadi Mulyadi, meminta, daerah resapan air tidak untuk membangun pemukiman atau perumahan. Hal itu untuk mencegah hilangnya daerah resapan air. Yang bisa berdampak pada terjadinya banjir, seperti yang yang melanda Kota Samarinda.

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi – Foto Ferry Cahyanti

“Harapannya, daerah resapan air yang ada jangan sampai hilang untuk membangun perumahan. Karena dampak banjir yang menimpa ribuan warga tentu menimbulkan duka yang mendalam, termasuk penanganan upaya pemulihan pasca banjir,” tandas Hadi, Rabu (19/6/2019).

Menurutnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pijakan bagi pembangunan dan pengembangan sebuah kota. Di dalam RTRW, diatur penataan kawasan untuk permukiman, perkantoran dan niaga, ruang terbuka hijau, serta daerah resapan air. “Maka kota yang baik tentu saja  kota yang dibangun mengacu pada RTRW,” tegasnya.

Pembangunan pemukiman di atas lahan yang tidak sesuai, memiliki andil mengakibatkan banjir di musim hujan. “Ke depan akan kita evaluasi secara ketat, agar kawasan resapan air yang sudah masuk dalam RTRW kabupaten dan kota tidak diganggu. Khususnya pembangunan perumahan maupun peruntukkan lainnya,” tandasnya.

Hadi menyebut, daerah resapan air pada hakikatnya adalah, daerah yang disediakan untuk masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air. Sehingga bisa membentuk suatu aliran air di dalam tanah. Fungsi dari daerah resapan air, untuk menampung air hujan. Secara tidak langsung, daerah resapan air memegang peran penting sebagai pengendali banjir dan kekeringan di musim kemarau.

Dampak yang terjadi bila alih fungsi lahan tak terkendali adalah banjir, karena tidak adanya tanah yang bisa menampung air hujan. Bencana banjir di Samarinda telah ditetapkan menjadi Tanggap Darurat.

Status tersebut berlaku antara tujuh hingga 21 Juni 2019. Berdasarkan data dari Posko Induk Terpadu Banjir Samarinda, per-12 Juni 2019, sekitar 36.472 jiwa atau 12.366 kepala keluarga terdampak banjir. Korban tersebar di empat kelurahan di Samarinda Utara, empat kelurahan di Sungai Pinang, dua kelurahan di Samarinda Ulu, satu kelurahan di Samarinda Ilir dan satu kelurahan di Sungai Kunjang.

Lihat juga...