hut

Disdik: PPDB Tingkat SD dan SMP di Kota Padang Tidak Serumit SMA

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

PADANG — Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Danti Arvan menyebutkan, penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) Negeri di Kota Padang, Sumatera Barat, melalui sistem online (dalam jaringan/daring) tahun pelajaran 2019/2020, tidak lah serumit PPDB tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang merupakan kewenangan provinsi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Danti Arvan/Foto: Ist

“Pendaftaran untuk tingkat SD tahap satu telah dimulai pada Senin (17/6/2019) lalu. Sementara untuk tingkat SMP Negeri akan dimulai 28 Juni nanti,” sebutnya di Padang, Kamis (20/6/2019).

Menurutnya, untuk pendaftaran memang dilakukan secara online, namun dapat dilakukan di masing-masing sekolah yang dituju. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan saat pendaftaran. Lalu untuk formulir pendaftarannya dapat di unduh di web: psb.diknaspadang.id pada saat pendaftaran telah dibuka.

Danti Arvan menjelaskan, sebagai dasar hukum pelaksanaan PPDB yaitu mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Selanjutnya disertai Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Lalu Keputusan Walikota Padang Nomor 211 Tahun 2019 tentang Jadwal dan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Jaringan (Daring/Online) pada Sekolah Menengah Pertama.

“Dalam PPDB yang memakai sistem zonasi ini bertujuan diantaranya pemerataan mutu pendidikan. Sebagaimana proses pembentukan zona SDN untuk zona SD dibentuk berdasarkan sekolah terdekat dengan tempat tinggal calon peserta didik baru,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, kemudian calon peserta didik baru dapat memilih 4 (empat) SD dalam zona dan 1 (satu) SD di luar zona. Begitu juga sistem akan menetapkan satu sekolah pilihan berdasarkan urutan pilihan dengan kriteria seleksi yang sudah ditetapkan. Jadi calon siswa hanya dapat memilih sekolah dalam lingkaran zonanya berdasarkan Kartu Keluarga (KK).

Sementara untuk proses pembentukan zona SMPN, zonasi SMP dibentuk berdasarkan SD yang terdekat dengan SMP yang menjadi sekolah zonasi. Pertimbangannya, jarak dengan SMP zonasi, kemudahan akses transportasi dan daya tampung SMP zonasi.

Sementara itu, Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi mengaku terkait persoalan zonasi dalam PPDB tahun ajaran ini, ada persoalan yang dihadapi, hal itu dikarenakan tak kunjung adanya penjelasan dalam sistem zonasi tersebut. Pihaknya menilai Dinas Pendidikan lamban dalam menetapkan aturan terkait sistem zonasi yang dimaksud.

Menurutnya, selain implementasi jalur penerimaan zonasi, Ombudsman kembali mengingatkan beberapa saran perbaikan yakni untuk penerimaan jalur kurang mampu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar minimal 20 persen setiap SMA/SMK. Lalu perlu menyediakan kanal aduan, dan perlu juga transparansi kuota penerimaan setiap SMA/SMK.

“Yang paling kita tekankan di sini, larangan pungutan/sumbangan baik yang terkait dengan PPDB langsung, atau yang dikaitkan dengan baju seragam/buku, semua itu,” tegasnya.

Ombudsman RI menyarankan sesuai dengan Permendikbud No 51/2018 tentang PPDB, Disdik telah berjanji, akan menuangkan saran tersebut dalam Juknis PPDB, setelah nanti Pergub selesai fasilitasi oleh Mendagri.

Selain itu Ketua Satuan Tugas (Satgas) PPDB Irman mengatakan terkait saran yang diberikan oleh Ombudsman RI akan disampaikan ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Untuk kewenangan tingkat provinsi, PPDB perkirakan akan laksanakan PPDB tanggal 24 Juni 2019.

“Siang ini direncanakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan memberikan penjelasan kepada awak media di Padang, terkait persoalan sistem zonasi dalam PPDB tersebut,” tutupnya.

Lihat juga...