Dishub DKI Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Sidang PHP di MK

Editor: Koko Triarko

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko, saat ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). –Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ikut mendukung rekayasa lalu lintas yang dilakukan Polda Metro Jaya, guna mengamankan kondisi di sekitar gedung Mahkamah Konsitusi, terkait jalannya sidang perselisihan hasil Pemilu (PHP) pemilihan Presiden 2019. 

“Kita seperti sebelumnya mendukung tugas kepolisian. Kita utamanya untuk manajemen dan rekayasa lalin sedang kita finalkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko, kepada wartawan di Monumen Nasional (Monas), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Sigit menjelaskan dukungan pengamanan lalu lintas dengan rekayasa lalin, telah dilakukan saat aksi 22 Mei berlangsung di Bawaslu RI.

Menurutnya, pihaknya menyiapkan berbagai langkah rekayasa lalin, terutama terhadap transportasi umum yang memiliki rute di lokasi terkait agar tetap dapat melayani masyarakat.

“Artinya sedemikian rupa operasional angkutan umum utamanya teman-teman dari Trans-Jakarta, bisa tetap beroperasi dengan layanan yang sama, artinya jam layanan. Meskipun mungkin terjadi pengalihan rute dan sebagainya itu kita sinergikan,” ujarnya.

Sigit menuturkan, keputusan final tentang pola rekayasa lalin di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat baru akan difinalkan sore nanti, sembari menunggu keputusan pihak kepolisian.

“Yang pasti, semua rencana kita persiapkan. Semua skenario kita kerjakan dan memastikan, bahwa mobilitas masyarakat juga tetap didukung,” ujarnya.

Sementara, Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono, meminta petugas siap menjaga keamanan sidang gugatan Pilpres di MK yang akan dimulai Jumat (14/6), besok.

“Kepada petugas keamanan, dalam pengamanan tetap berpedoman pada protap dan rantai komando masing-masing institusi, baik POLRI maupun TNI,” ujar Gatot.

Dia mengatakan, aparat TNI-POLRI beserta pihak-pihak terkait mampu memberikan terbaik bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. “Kita mampu berikan terbaik kepada masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Ada beberapa indokatornya, pertama di DKI dan sekitarnya stabil harga bahan pokok dan menurunnya angka kriminalitas,” kata Gatot.

Sementara itu Pangdam Jaya, Mayjen Eko Margiyono, menambahkan seluruh personel agar mematuhi segala dalam bentuk pengamanan. Dia juga meminta, agar seluruh personel jangan termakan isu bohong alias hoaks.

Setiap personel TNI dan POLRI juga diminta untuk tetap bersinergi, bersatu tanpa terpengaruh isu dan berita bohong atau hoaks.  “Seluruh personel untuk waspada pada provokasi yang memecah TNI-POLRI. Jangan mudah percaya pada hoaks. Jangan ada TNI-POLRI yang jadi provokasi dan menyebar berita bohong,” ungkapnya.

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU Pilpres pada Jumat, 14 Juni 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada periode 17-21 Juni. Sedangkan sidang putusan digelar pada 28 Juni 2019.

Apel pasukan pengamanan sengketa PHPU digelar sekaligus menandai berakhirnya Operasi Ketupat 2019, dalam rangka pengamanan Hari Raya Idulfitri.

Apel dihadiri Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono.

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan ribuan personel dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP juga menghadiri gelar pasukan.

Lihat juga...