Dituding Mempersulit Perda, Taufik Gerindra: Ahok Ngawur

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Jakarta, Mohamad Taufik, mengatakan, penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Pulau Reklamasi sudah sesuai dengan aturan.

Menurutnya, bila raperda era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diterbitkan kembali, maka akan membuat 13 pulau yang sudah dihentikan bakal terbuka kembali untuk pengembang.

Adapun raperda yang diperdebatkan yakni Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta.

“Itu sekarang enggak pakai perda karena Pak Anies sudah menyetop reklamasi 13 pulau. Kalau perda dihidupin, itu 13 pulau hidup lagi,” kata Taufik kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Taufik tidak mempermasalahkan, kontribusi tambahan terkait pembangunan di Pulau Reklamasi. Dia mengatakan pengembang sudah melaksanakan kewajibannya.

“Ada kompensasinya. Ada perbedaannya sama kontribusi. Coba lihat lagi ke perjanjiannya,” sebutnya.

Dia mengungkapkan, mengapa Dewan menolak kontribusi 15 persen NJOP dari pengembang pulau reklamasi kepada pemerintah DKI di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Karena, DPRD tak kunjung menyelesaikan Raperda RZWP3K dan Raperda RTRKS Pantura Jakarta. Sebab Gubernur Anies Baswedan telah menyetop proyek reklamasi. Jika kedua raperda itu dilanjutkan pembahasannya, menurut dia, itu sama saja dengan melanjutkan pembangunan 13 pulau reklamasi.

Kemudian alasan pembahasan Rancangan Perda  Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta tak kunjung rampung sejak era Ahok sampai sekarang.

Dia mengakui bahwa dengan tak ada Perda RZWP3K dan RTRKS Pantura Jakarta akan menghilangkan potensi pendapatan dari kontribusi pengembang sebesar 15 persen dari NJOP lahan yang dikelola.

Namun, pemerintah DKI pada era Gubernur Ahok sudah memiliki perjanjian dengan pengembang PT Agung Podomoro Land soal kompensasi pulau reklamasi. Kompensasi tersebut, Taufik menilai, dapat menjadi potensi pemasukan untuk DKI menggantikan kontribusi tadi.

“Jadi, kalau enggak ada perdanya (kontribusi), kembalikan ke perjanjiannya. Kan ada perjanjiannya,” ungkapnya.

Kemudian dia menepis tudingan Ahok yang menyebutnya mempersulit dibentuknya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K).

“Ahok ngawur. Oh itu mah Perda yang sekarang saya sampein, dulu bahwa itu bukan kontribusi. Jadi saya kira ngawurlah,” pungkasnya.

Sementara, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menuturkan, proses pengesahan Raperda RZWP3K yang disebut dihalang-halangi M Taufik dan adiknya M Sanusi.

Pernyataan ini disampaikannya ketika menyoroti kebijakan Gubernur Anies yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi.

Menurut Ahok, sikap Anies mirip dengan M Taufik dan M Sanusi yang terkesan tidak setuju dengan retribusi 15 persen yang dibebankan kepada pengembang reklamasi.

“Itu yang disandera oknum DPRD, hanya pasal soal 15 persen saja DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik CS dan Sanusi. Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan,” kata Ahok saat dihubungi wartawan.

Lihat juga...