hut

DKI Usulkan Kenaikan BBNKB

Editor: Mahadeva

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Faisal Syafruddin saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019) – Foto Lina Fitria

JAKARTA – Pemprov DKI mengusulkan kenaikan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sebelumnya pajak BBNKB yang hanya 10 persen, diusulkan menjadi 12,5 persen.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Faisal Syafruddin, mengatakan, kenaikan pajak BBNKB dilakukan agar besaran pajak yang diterapkan sama dengan daerah lain. “Jadi DKI Jakarta yang belum naik sendiri. Makanya kita sesuaikan dengan daerah lain. Ini juga kesepakatan Badan Pendapatan Daerah se Jawa-Bali,” kata Faisal di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Saat ini disebutnya, hanya DKI Jakarta yang belum menaikan BBNKB. Daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sudah memasang tarif 12,5 persen. “Kenaikan 12,5 persen dari tadinya 10 persen, ini kesepakatan Bapennas se-Jawa dan Bali. Jadi DKI yang belum naik sendiri. Kita sesuaikan, biar sama,” tandas Faisal.

Kenaikan pajak BBNKB dilakukan juga untuk menghindari orang berbondong-bondong membeli kendaraan bermotor di Jakarta, karena pajak BBNKB yang lebih murah dibandingkan daerah lain. Bila perubahan Perda ini terlaksana, maka DKI Jakarta mendapatkan tambahan pendapatan pajak sekira Rp600 milliar.  “Mudah-mudahan kalau sudah diketok per Juli, kita bisa dapat Rp 600-an milliar. Mudah-mudahan kalau diketoknya Juni ini, Juli dimulai berlakunya Perda,” tambahnya.

Sementara hingga Juni 2019, realisasi pajak BBNKB yang sudah masuk mencapai Rp2,4 triliun, dari target sebesar Rp5,4 triliun. Kenaikan BBNKB sebenarnya sudah diusulkan sejak awal tahun lalu. Jawa Barat sudah mengesahkan perda kenaikan BBNKB sejak Januari 2019.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, penyesuaian tarif BBNKB, penyerahan pertama sebesar 12,5 persen dan penyerahan kedua dan seterusnya 1 persen, merupakan kesepakatan dalam rapat Kerja Terbatas Asosiasi Bapenda se-Jawa dan Bali yang diselenggarakan 12 Juli 2018.

Kesepakatan lainnya, pelaporan BBNKB dapat dilakukan secara online. Kemudian ada penambahan persyaratan NIK, sebagai jembatan integrasi data wajib pajak secara online, serta penambahan ketentuan sanksi administrasi apabila wajib pajak tidak mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotornya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!