hut

DLH Sikka Minta Satpol PP Segel Aktivitas PT Bumi Indah

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Penumpukan material pasir dan batu oleh PT. Bumi Indah di areal kawasan konservasi yang berbatasan langsung dengan hutan lindung Egon Ilimedo, menuai protes. Perusahaan bukan saja tidak memiliki izin menambang, tetapi juga menumpuk material.

“Kemarin Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan sekertaris sudah datang ke lokasi untuk menyampaikan ke perusahaan, agar melaporkannya ke DLH Sikka,” sebut kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Sikka, Ir.Yunida Pollo, Rabu (12/6/2019).

Dikatakan Yunida, PT. Bumi Indah ini tidak boleh mengambil, apalagi menumpuk material. DLH Sikka telah meminta Satpol PP untuk melakukan penyegelan lokasi penumpukan material tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Sikka, Ir. Yunida Pollo. -Foto: Ebed de Rosary

“Dasar kami meminta Satpol PP untuk menyegel karena sudah dua kali pegawai DLH Sikka ke lokasi untuk mengingatkan, tetapi tidak pernah bertemu pihak perusahaan .Terus terang sampai sekarang kami tidak tahu perusahaan ini di mana,” tuturnya.

Yunida mengaku pernah mendapat nomor telepon genggam pihak perusahaan, tetapi saat dihubungi tidak pernah diangkat.

Sebelumnya, di Waibeler DLH Sikka pernah turun dengan Satpol PP dan melakukan penyegelan lokasi.

“Jadi kalau Satpol PP katakan bukan kewenangannya melakukan penyegelan, maka akan dilihat lagi kewenangannya seperti apa. Kan waktu di Waibeler juga bisa dan kasusnya hampir sama,” ungkapnya.

DLH Sikka, tegas Yunida, hanya memberikan rekomendasi untuk mengambil, tetapi izinnya dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Prosesnya perusahaan akan ajukan izin tempat penambangannya, maka DLH akan mengecek lokasinya,melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lainnya, baru diberikan rekomendasi.

“DLH Sikka hanya memberikan rekomendasi teknis lingkungan saja. Sementara jumlah yang diambil itu menjadi kewenangan ESDM provinsi NTT untuk memberikan izinnya,” tegasnya.

Perusahaan tersebut, menurut Yunida, telah mengambil material sejak 2018, tetapi lokasi penumpukan material  baru diketahui dua bulan lalu. Dirinya beralasan, kantornya tidak memiliki pegawai yang bertugas di lapangan, sehingga hanya mendapatkan laporan dari masyarakat.

Gabriel Ola, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Sikka, mengatakan, pihakya sudah mengirimkan surat teguran termasuk penambangan dan menyurati Satpol PP untuk lakukan penyegelan.

“Kemarin kami sudah memberikan surat teguran, termasuk penghentian sementara penambangan dan penumpukan material. Prinsipinya bukan tidak boleh mengambil material, tetapi dia harus mengurus izinnya,” sebutnya.

Setelah perusahaan mengurus izin dan memberitahukan kepada DLH Sikka, kata Gaby sapaannya, pihaknya akan cek lokasi dan melewati proses lainnya. Kalau sudah beres, maka DLH Sikka akan keluarkan rekomendasi.

“Pengambilan material sesuai kebutuhan perusahaan, dan tidak berarti semua perusahaan harus mengantongi rekomendasi pengambilan material dalam kurun waktu tertentu,” terangnya.

Kalau perusahaan tersebut masih bekerja di Sikka, tegas Gaby, maka dia harus berproses di DLH Sikka. Selama ini PT.NTJ, PT.CRI, Feva Indonesia dan Waigete Abadi yang selalu mengurusnya.

Lihat juga...