DPPAPP DKI Batalkan Rapat Karena Ada Kesalahan Undangan

Editor: Koko Triarko

Ketua DPPAP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati saat bersama Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). –Foto: Ist.

JAKARTA – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, telah menunda rapat, yang undangannya sudah viral di media sosial. Rapat itu ditunda lantaran adanya kekeliuran dalam penentuan peserta rapat.

Ketua DPPAP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, mengatakan, pihaknya mengakui adanya kekeliruan dalam undangan rapat tersebut. Kekeliruan itu adalah mengundang organisasi yang telah dinyatakan terlarang oleh pemerintah.

“Kami akui ada kesalahan,” ujar Tuty, melalui pesan singkat diterima wartawan, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Tuty menuturkan, DPPAPP DKI berencana mengadakan rapat perihal adanya permohonan dari komunitas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Komunitas tersebut menganggap, bahwa konten poster mengenai antikekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipasang di MRT Jakarta, bias gender.

Untuk itu, DPPAPP Provinsi DKI Jakarta lantas mengundang sejumlah unsur organisasi masyarakat yang terkait dengan perempuan.

“Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan pendapat utuh mengenai perempuan dan anak,” tuturnya.

Namun, kata Tuty, terjadi kekeliruan, penyusun undangan tidak menyadari, bahwa salah satu peserta yang diundang adalah dari organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah.

“Saya juga tidak melihat secara detil daftar undangan saat menandatangani. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas,” ucapnya.

Rapat yang seyogyanya akan dilaksanakan Jumat (14/6) ini, dinyatakan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Tuty memastikan, bahwa organisasi yang terlarang tersebut akan dihapus dari daftar undangan.

“Kami juga akan melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan tingkat kesalahan dan sanksi yang berlaku bagi semua yang terlibat dalam pembuatan undangan. Selama pemeriksaan, penyusun undangan akan dibebastugaskan,” ungkapnya.

DPPAPP DKI Jakarta, lanjut Tuty, berkomitmen untuk mentaati ketentuan dari pemerintah. Pihaknya memastikan melakukan koreksi dan mengakui telah terjadi kekeliruan yang tidak akan terulang lagi.

Dia memastikan, akan segera melakukan pemeriksaan internal terhadap para bawahannya yang terlibat dalam pembuatan undangan rapat yang menyertakan Muslimah HTI.

Namunm, dia tak menyebutkan siapa yang pegawai atau pejabat yang diduga terlibat. Dia hanya menyatakan, bahwa undangan rapat yang sedianya digelar pada hari ini, Jumat 14 Juni 2019, telah diperiksa oleh Plt Kepala Bidang Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretaris Dinas PPAPP.

Sebelumnya, beredar surat undangan rapat dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Rapat sedianya akan membahas konten poster antikekerasan terhadap perempuan dan anak, Jumat (14/6).

Terdapat tanda tangan Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati dalam surat tersebut. Organisasi Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis ikut diundang dalam rapat tersebut.

Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas itu kini sah dicap sebagai organisasi terlarang.

Lihat juga...