DPRD Dorong Pemkab Purbalingga Validasi Data Kemiskinan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purbalingga, Tongat SH. Foto: Hermiana E. Effendi

PURBALINGGA – DPRD Kabupaten Purbalingga meminta agar pemkab melakukan perbaikan data kemiskinan, supaya pendataan warga miskin lebih valid. Hal ini penting, karena berhubungan dengan pelaksanaan program-program pemerintah supaya tepat sasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purbalingga, Tongat SH, usai rapat paripurna persetujuan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Purbalingga tahun 2018, Jumat (21/6/2019).

Sejauh ini, ada 49 desa yang masuk dalam kategori zona merah atau miskin. Sementara jumlah desa di Kabupaten Purbalingga total ada 239 yang tersebar pada 18 kecamatan.

DPRD menyatakan, data angka kemiskinan perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Mengingat pada tahun 2018 lalu, Kabupaten Purbalingga masuk dalam peringkat ke empat, kabupaten/kota termiskin di Provinsi Jawa Tengah.

Setelah itu, berbagai program untuk pengentasan kemiskinan digulirkan, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten.

“Kita meminta agar Pemkab Purbalingga melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kemiskinan, supaya penyaluran program-program pemerintah untuk kemiskinan benar-benar tepat sasaran,” kata Tongat.

Selain masalah data kemiskinan, Banggar DPRD juga meminta agar pemkab lebih meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur.

Jika ada pihak ketiga atau rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, pemkab diminta berani untuk menindak tegas. Sebab hal tersebut berkaitan dengan kelancaran proses pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Hal lain yang juga menjadi sorotan DPRD yaitu soal penegakan peraturan daerah. Pemkab Purbalingga diminta untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana penegakan Perda.

“Peran anggota Satpol PP dalam penegakan perda sangat vital, termasuk dalam upaya meningkatkan kedisiplinan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitasnya,” terangnya.

Menanggapi masukan tersebut, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, agar masukan dan usulan perbaikan dari Banggar DPRD segera ditindaklanjuti, supaya peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 ini bisa segera ditetapkan.

“Segera akan kita tindaklanjuti masukan dari DPRD Purbalingga, supaya semua cepat selesai dan kita semua bisa fokus untuk melaksanakan pembangunan di Purbalingga,” kata Bupati Tiwi.

Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tercantum, realisasi APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2018 untuk pendapatan senilai Rp 1.948.442.029.100; belanja Rp 1.596.511.126.300 dan transfer Rp 328.397.306.250, serta menghasilkan surplus Rp 23.533.596.550.

Sedangkan untuk pembiayaan, penerimaan Rp 114.486.229.758, pengeluaran Rp 12.878.251.000, sehingga menghasilkan pembiayaan netto Rp 101.607.978.758.

Dari semua itu menghasilkan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 125.141.575.308.

 

Lihat juga...