Dugaan Korupsi Dana Desa Dilaporkan ke Bupati Sikka

Editor: Mahadeva

MAUMERE – Puluhan warga Desa Bu Watoweti, Kecamatan Tanawawo, Kabupaten Sikka mendatangi kantor Bupati Sikka, Kamis (13/6/2019). Mereka mengadukan permasalahan penggunaan dana desa di tahun anggaran 2018.

Yohanes Wara,tokoh pemuda desa Bu Watoweti kecamatan Tanawawo kabupaten Sikka.Foto : Ebed de Rosary

“Kedatangan kami ke kantor bupati untuk mengadukan kepada bupati soal dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2018. Kami meminta agar permasalahan ini bisa ditindaklanjuti,” sebut Yohanes Wara, tokoh pemuda Desa Bu Watoweti, Kamis (13/6/2019).

Dikatakan Anis, ada banyak penggunaan anggaran yang tidak diketahui masyarakat. Saat masyarakat bertanya dan mendesak BPD,  ternyata lembaga tersebut juga tidak tahu karena salinan APBDEs tidak diberikan.

“Spanduk tentang pengunaan anggaran APBDes 2018 memang ditempelkan, tetapi dokumen APBDEs tidak diberikan kepada BPD. Makanya, masyarakat juga bertanya soal penggunaan dana desa ini,” tuturnya.

Diharapkan, kedepannya ada perbaikan pengelolaan pemerintahan di desa-nya. Masyarakat akan melihat hasil pemeriksaan permasalahan yang dilaporkan.

Ketua BPD Bu Watuweti, Simonsius Leu, mengatakan, pihaknya berharap tim pemeriksa melakukan pemeriksaan secara detail. Pemeriksa tidak terpengaruh hal-hal yang bisa membuat para pemeriksa tidak melanjutkan pemeriksaan sesuai tugas yang diembannya.

“Dalam proses pemeriksaan terhadap para pengelola keuangan desa, kami berharap tim pemeriksa menghadirkan ketua BPD untuk menyaksikan proses pemeriksaan. Ketua BPD juga harus mendapatkan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa,” harapnya.

Simon menyebut, setelah hasil pemeriksaan didapat, pihaknya berharap tim bisa melanjutkan proses penanganan perkara tersebut. “Kami berharap para pemeriksa dan aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum seadil-adilnya tanpa harus ada dorongan masyarakat secara terus menerus,” harapnya.

Di data yang disampaikan kepada Bupati Sikka, terdapat tujuh poin dugaan korupsi. Pengelolaan dana desa, ditangani oleh kepala desa tanpa melibatkan TPKD, baik dalam pengadaan material lokal dan non lokal.

TPKD juga tidak memiliki dokumen APBDes dan RAB, sebagai salah satu dokumen petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa. TPKD juga belum mengerti tugas yang harus dijalankan, serta besaran insentif kegiatan tidak disampaikan secara pasti.

Juga disampaikan dugaan penyalahgunaan pembangunan rabat jalan dan volume material. Pengadaan listrik tenaga surya, yang harganya tidak sesuai RAB. Jenis barang yang diadakan tidak lengkap. Selain itu, dilaporkan pula item pengerjaan rekab Kantor BPD sebesar Rp23 juta, yang diduga juga diselewengkan.  Serta pengadaan ternak kambing, dimana harga kambing yang dibeli berbeda dengan harga yang tertera dalam RAB.

Lihat juga...