Empat Pelanggaran Pemilu di Sikka Tidak Dilanjutkan ke Penyidikan

Editor: Mahadeva

MAUMERE – Sebanyak empat kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sikka, tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dua kasus laporan dugaan penggelembungan suara di PPK Alok Timur dan PPK Hewokloang, menambah daftar kasus yang tidak dilanjutkan proses penanganannya.

Anggota Bawaslu kabupaten Sikka Azwan Abola.Foto : Ebed de Rosary

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Sikka, Azwan Abola, menjelaskan, keputusan pembahasan tahap kedua di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), ke-dua kasus tersebut dihentikan.

“Setelah pembahasan tahap kedua di sentra Gakumdu maka dua kasus yang dilaporkan tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Alasannya, unsur-unsur yang disangkakan tidak terpenuhi,” sebut Aswan Abola, Kamis (13/6/20019).

Untuk kasus di Hewokloang, terhadap unsur-unsur yang disangkakan dalam pasal 551 tidak semuanya terpenuhi. “Untuk kasus PPK Alok Timur silahkan dilihat distatusnya. Jangan marah ya, saya agak pusing sehingga tidak ingat lagi,” tandas Aswan, yang mengaku tidak bisa konsentrasi lagi setelah mengikuti pembahasan di Gakumdu.

Rapat pembahasan laporan dugaan penggelembungan suara di PPK Hewokloang, yang melibatkan sesama caleg PKB, berjalan dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Terlapor, Amandus Ratason, sempat terlihat berdebat dengan anggota Gakumdu.

“Penyelesaian kasus ini sangat lucu. Ada fakta-fakta hukum yang jelas-jelas diabaikan seperti formulir C1 Plano yang penuh dengan tip-ex. Fakta ini diabaikan begitu saja, malah dianggap sebagai bukan pelanggaran. Saya kira Sentra Gakumdu sedang memainkan lelucon hukum di daerah ini,” tandas Amandus.

Amandus sebagai pelapor, merasa kecewa dengan sikap Kapolres Sikka yang membatasi hak bicaranya. Padahal, dirinya diundang ke Bawaslu Sikka, guna didengarkan pendapatnya terkait dengan keputusan yang diambil Gakumdu.

“Batas waktu tinggal satu jam saja tetapi saya tidak diberikan waktu bicara. Yang lebih banyak bicara kapolres Sikka. Hak saya untuk berbicara dihalang-halangi kapolres Sikka. Ini kan diatur, bagaimana caranya supaya saya tidak bisa bicara hingga batas waktu yang ditetapkan selesai,” ungkapnya dengan kesal.

Kapolres Sikka, AKBP Rickson PM Situmorang, mengatakan, tidak ada niat untuk menghalang-halangi hak politik Amandus Ratason. Dirinya hanya ingin agar penyampaian pendapat tidak disertai dengan ancaman, dan upaya memaksa untuk mengubah keputusan yang ditetapkan Gakumdu.

Penyampaian keputusan laporan dugaan kasus penggelembungan suara di PPK Hewokloang di kantor Bawaslu Sikka berlangsung dengan pengawalan ketat puluhan aparat keamanan dari Polres Sikka dan Kodim 1603 Sikka.

Tampak hadir di lokasi Kapolres Sikka, AKBP Rickson PM Situmorang, dan Dandim 1603 Sikka, Letkol Inf. Sugeng Prihatin, Wakapolres Sikka, serta perwira Polres Sikka dan Kodim 1603 Sikka.

Tercatat ada 4 kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu kabupaten Sikka. Kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan caleg PKB Simon Subandi Keytimu dan caleg Golkar Petrus Gende Ware, diputuskan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Sementara dugaan kasus penggelembungan suara di PPK Alok Timur dilaporkan oleh Panwascam Alok Timurs serta dugaan penggelembungan suara di PPK Hewokloang dilaporkan caleg PKB Amandus Ratason juga bernasib sama.

Lihat juga...