Gerindra Nilai Usulan Interpelasi IMB Pulau Reklamasi, Berlebihan

Editor: Koko Triarko

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Abdul Ghoni, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019). –Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Abdul Ghoni, menilai Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta yang mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi, sangat berlebihan.

“Silakan saja. Apa yang mau diinterpelasi? Saya pikir semua anggota dewan perlu itu. Tapi kan 2/3 untuk yang interpelasi. Apa yang mau interpretasi? Hak IMB-nya, itu kan udah ada bangunannya. IMB itu bukan alat bukti kepemilikan. Itu persyaratan izin itu diterbitkan bukan karena tidak ada dasar hukum,” kata Ghoni, saat dihubungi wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Dia menyarankan, agar terlebih dahulu DPRD DKI Jakarta menanyakan ke kepala dinas terkait. Usulan hak interpelasi dinilai terlalu jauh.

Selain itu, kata Ghoni, Gerindra tidak bakal ikut dalam hak interpelasi. Dia menyebutkan, kesalahan fatal ada pada Gubernur sebelum Anies, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok.

“Namanya reklamasi kan kitabnya gak ada dan deadlock. Dalam itu ada pembahasan yang sudah dibangun. Saat itu gak ada izinnya, ilegal. Bukannya Ahok yang sahkan? Jadi, dia memberikan aturan yang salah. Jadi jangan hanya dilihat dia pengembang besar, jadi diberikan dispensasi,” sambungnya.

Kalau orang miskin bikin, belum ada plang sudah digempur. Ada bangun 600 unit dan itu sudah disegel. “Misalnya, reklamasi saja udah distop, terus yang sudah direklamasi sudah dibangun, gak mungkin Ahok gak tau,” tambahnya.

Ghoni menuturkan, saat ini anggota dewan sedang mengagendakan rapat membahas terbitnya IMB Pulau Reklamasi di Bapemperda. Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum juga menyerahkan draft 2 raperda, soal reklamasi yang sempat ditarik kembali oleh Anies.

Namun, Ghoni memastikan pembahasan Raperda tersebut tidak akan selesai tahun ini, meski Anies menyerahkan draft-nya dalam waktu dekat ini. Salah satu yang menyebabkan tidak rampungnya pembahasan tersebut, mengingat sebentar lagi sudah ada pergantian anggota DPRD yang terpilih.

“Enggak mungkin (tahun ini selesai Raperda). Kemarin ribut kita mengenai 15 dengan 5 persen yang zaman kita dengan Pak Ahok. Akhirnya, ya terkait ada OTT zaman Pak Sanusi, kan,” ungkapnya.

Ghoni mengungkapkan, setelah dikeluarkannya IMB oleh Anies, saat ini belum ada pembahasan lebih jauh di DPRD DKI mengenai penggodokan peraturan tersebut.

Dia tidak menutup kemungkinan, kalau pembahasan tersebut menunggu dilantiknya para anggota di periode yang baru.

“Enggak. Sampai ada pembahasan apakah mau dilanjutkan Rancangan Tata Ruang (RTR)nya, zona yang sudah sesuai rencana kan sampai perbatasan Bekasi. Kalau itu belum dibuat, ya jangan sampai menyalahi aturan. Jadi kemungkinan, akan dilanjut setelah anggota dewan yang baru pembahasan raperdanya,” ujar Ghoni.

Kini, Ghoni masih belum yakin Anies yang mengeluarkan IMB, karena dia belum mendapatkan keterangan langsung. Dia menduga ada peran dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Meski begitu, Ghoni meminta semua pihak terkait untuk duduk bersama terlebih dahulu, untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Lebih baik duduk bareng semua dari perangkat hukum dan penegak hukumnya. Menurut saya, permukaan tanah DKI turun sekian persen gara-gara rembes air laut. Ini memang bisa amblas. Harusnya duduk bareng ada kepentingan pemerintah pusat, DKI, pengembang, duduk barengan,” tutur Ghoni.

Sebelumnya, Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta akan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nasdem menilai DPRD DKI perlu penjelasan terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“DPRD seyogyanya segera mengagendakan untuk gulirkan hak interpelasi terkait penerbitan IMB di atas tanah reklamasi yang belum memiliki aturan tata ruang yang nyata. Raperda RTR Pantura ditahan-tahan oleh gubernur,” kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus.

Namun, Bestari Barus mengaku hingga saat ini belum bisa menkonfirmasi penerbitan IMB ke Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya yang berada di Komisi D juga belum mendapat penjelasan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terkait rekomendasi penerbitan IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Lihat juga...