GMBI Gelar Aksi, Tolak Integrasi KS-NIK dengan BPJS Kesehatan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, Jawa Barat, menggelar aksi di  depan DPRD setempat.

Aksi tersebut bentuk pernyataan sikap menolak rekomendasi Pansus 31 DPRD Kota Bekasi terkait wacana program Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan.

GMBI menilai rekomendasi integrasi dalam Pansus 31 DPRD Kota Bekasi, sebagai bentuk pengkhianatan wakil rakyat kepada warga yang telah memilihnya.

Massa GMBI sekira 500-an orang menggelar aksi menuntut anggota Pansus 31 tentang hal tersebut, memberi penjelasan alasan rekomendasi integrasi KS-NIK dengan BPJS Kesehatan.

Asep Sukarya, Sekretaris Distrik GMBI Kota Bekasi – Foto: Muhammad Amin

“Masyarakat Bekasi masih butuh dengan layanan kesehatan melalui KS yang sudah berjalan tiga tahun. Jika diintegrasikan maka akan membebani APBD lebih besar lagi,” kata Asep Sukarya, Sekdis GMBI Kota Bekasi, usai bertemu dengan Pimpinan DPRD Kota Bekasi, Rabu (19/6/2019).

Dikatakan, program KS-NIK di Kota Patriot, merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk menanggung biaya kesehatan warganya melalui dana APBD. Harusnya, tegas Asep, dewan tidak mengusulkan integrasi tetapi mengevaluasi tentang penggunaan KS -NIK itu sendiri yang banyak disalahgunakan.

“Dewan mestinya mengevaluasi tentang penggunaannya, pertama harus efektif, karena KS hanya diperuntukkan perawatan kelas 3 di rumah sakit. Jika digunakan untuk kelas 2, harusnya menjadi temuan,” ujarnya memberi solusi beban KS.

Menurut Asep, jika diintegrasikan ke BPJS maka akan membebani anggaran Kota Bekasi. Dia mengkalkulasikan biaya per bulan untuk BPJS Kesehatan kelas 3, ditarik iuran Rp.25.500/bulan dikali jumlah penduduk Kota Bekasi 2,5 Juta.

GMBI dalam aksi tersebut hanya diterima, Ketua DPRD Bekasi Tumai, didampingi Seķretaris Dewan (Sekwan). Mereka menuding inisiator Pansus 31, melalui berbagai fraksi hanya mencari “lebihan” melalui bargaining, menjelang berakhirnya masa jabatan.

Hal tersebut dinilai kenapa baru dipersoalkan setelah KS NIK bergulir selama tiga tahun.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, menanggapi tuntutan GMBI, mengatakan bahwa sebenarnya Pansus 31 adalah Pansus LKPj, yang bekerja dalam menilai satu tahun Pemerintahan Wali Kota Bekasi. Pansus tersebut tegasnya bukan khusus untuk membahas soal Integrasi KS-NIK dengan BPJS Kesehatan.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai – Foto: Muhammad Amin

“Pansus 31, fokus masalah LKPj, terkait satu tahun pemerintah Wali Kota Bekasi, bukan Pansus khusus membahas soal KS. Tapi Jujur yang menonjol di Pansus 31 memang melebar soal KS,” ujar Tumai mengakui rekomendasi tersebut sudah disampaikan dalam Paripurna.

Diakuinya rekomendasi Pansus 31 mengikat tetapi masih bisa mengubah rekomendasi. Untuk itu Tumai, saat menerima perwakilan GMBI, kembali mengundang untuk hadir dan akan memfasilitasi bertemu langsung dengan anggota Pansus 31. Untuk berdiskusi  mengubah rekomendasi tersebut melalui Badan Musyawarah Khusus (Bamus) evaluasi kebijakan dalam Pansus 31.

Tumai sendiri mengaku sudah berkomunikasi dengan anggota eks Pansus 31, dengan mengatakan rekomendasi integrasi tersebut sebetulnya hanya sekedar masukan, saran terkait KS-NIK.

“Bunyi tegas dalam rekomendasi dalam Pansus 31 tersebut begini bahwa kartu sehat perlu diintegrasikan dengan BPJS,” ujar Tumai.

Dia mengatakan sikapnya pribadi dan fraksi jika itu besar manfaatnya kepada masyarakat tentu akan didukung.

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, siapa yang mendukung Integrasi KS-NIK dengan BPJS kesehatan, nanti akan terlihat saat pembahasan APBD Perubahan 2019.

Lihat juga...