hut

Gubernur DKI Inginkan Dinas Ada yang Disatukan dan Dipisah

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penataan ulang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas.

Anies ingin, ada beberapa dinas atau bagian dinas yang disatukan, ada pula yang dipisah menjadi dinas tersendiri. Hal itu masuk dalam perubahan 42 perangkat daerah Pemprov DKI.

“Penataan tersebut dimaksudkan agar perangkat daerah yang secara eksisting berjumlah 42 dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan,” kata Anies usai sidang Paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Anies mengatakan pemisahan Dinas Kebudayaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 dan kebutuhan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayan itu Dinas Kebudayaan, dinilai harus berdiri sendiri. Pemisahan dinilai dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang majemuk.

“Pemisahan urusan kebudayaan dengan urusan pariwisata untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang majemuk melalui penguatan dan pengembangan nilai budaya dan kekeluargaan di tengah kehidupan masyarakat,” ujar Anies.

Pertimbangan lainnya adalah urusan kebudayaan memiliki beban kerja dan produktivitas besar dengan tipologi A. Kemudian Dinas Kebudayaan diusulkan berdiri sendiri untuk menunjang percepatan capaian target RPJMD 2018-2022.

Sedangkan untuk pariwisata, berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pertimbangannya untuk peningkatan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, fasilitasi pelaku ekonomi yang kreatif dan mendukung terwujudnya Kepulauan Seribu dan Kota Tua sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Dia memilih membubarkan Dinas Perindustrian dan Energi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018. Pertimbangan pembubaran adalah beban kerja urusan energi tidak memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 99 tahun 2018.

“Rumpun urusan perindustrian lebih dekat dengan urusan KUKM dan urusan perdagangan sesuai kebutuhan percepatan capaian target RPJMD 2018-2022,” ujar Anies.

Anies juga mengubah nama Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Energi.

“Dengan pertimbangan integrasi pengembangan energi yang aman dan andal dengan konsep lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan kota,” jelasnya.

Kemudian Anies berharap perubahan struktur tersebut dapat mempercepat realisasi Intermediate Trearment Facility (ITF) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).

“Dengan adanya ITF ini, pengolahan sampah ini menjadi energi di sini dibutuhkan payung hukum, dan insya Allah nanti dengan adanya Perda ini, maka kita bisa mempercepat realisasi kerjasama ITF,” ujarnya.

Anies menargetkan Pemprov DKI bisa membangun empat ITF di Jakarta untuk mengatasi kapasitas Tempat Pengelolan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat yang sudah mencapai 80 persen.

“Sehingga target untuk membangun sekurang-kurangnya 4 ITF di Jakarta bisa direalisasikan,” ucapnya.

Namun pertimbangan awal penggabungan tersebut, kata Anies, adalah persoalan pembiayaan.

“Nah salah satu komponen adalah terkait dengan pembiayaan, dan di situlah mengapa kita membutuhkan perda direvisi. Karena dulu  ketika perda ini disusun belum ada asumsi ada ITF,” kata Anies.

Dinas Kehutanan menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas KUKM serta Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM. Badan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah.

Mantan Mendikbud ini menyebut penataan ini agar SKPD tersebut lebih tepat fungsi, ukuran, dan sinergis.

Sebelumnya saat sidang, Anies membacakan pengajuan usulan raperda tentang penataan dinas tertuang dalam Raperda perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Anies menyebut penataan ulang SKPD dilakukan berdasarkan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Berikut adalah rencana penataan ulang dinas-dinas yang ada di DKI Jakarta:

1. Pembentukan perangkat daerah baru, yaitu Dinas Kebudayaan

2. Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Energi

3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4. Dinas Kehutanan menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

5. Dinas KUKM serta Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan KUKM

6. Badan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah

7. Pembubaran perangkat daerah lama, yaitu Dinas Perindustrian dan Energi

DPRD DKI Jakarta akan mengagendakan rapat paripurna dengan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi.

“Hasilnya akan disampaikan dalam rapat paripurna pada Rabu 26 Juni 2019,” ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana sebagai pemimpin rapat hingga menutup sidang.

Lihat juga...