Gugatan Paslon 02 ke MK Dianggap Cacat Formil

Editor: Mahadeva

Suasana sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konsititusi - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Gugatan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konsititusi dinilai cacat formil.

Ketua tim kuasa hukum pasangan calon Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra meminta, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan pasangan Prabowo-Sandi tidak dapat diterima.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tidak mengenal adanya perbaikan permohonan. Dengan demikian, permohonan yang diajukan dinilainya cacat formil.

“Dengan alasan tersebut sudah cukup alasan bagi MK untuk menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon Paslon 02 cacat secara formil. Sehingga Mahkamah berwenang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Yusril di depan majelis hakim MK saat pembacaan eksepsi di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Yusril menyebut, berdasarkan Pasal 33 PMK No.4/2018, perkara sengketa hasil Pemilihan Presiden di MK, pemohonan tidak diberikan kesempatan memperbaiki permohonan. Dengan dasar hukum tersebut, pihaknya sudah cukup jelas untuk meminta mahkamah tidak menerima permohonan.

Yusril mengatakan, perbaikan Pemohon tidak seharusnya diterima Mahkamah, sebab ada pengecualian dalam sengketa Pilpres. Namun, justru perbaikan Pemohon bertambah lima kali lipat dari permohonan awal yang diterima MK.

“Kalau berkas perbaikan itu dibenarkan, maka akan menjadi melanggar dan merugikan hak hukum dari Termohon dan Pihak Terkait untuk mendapatkan kesempatan yang cukup dalan membantah dalil-dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya, baik dalam jawaban maupun keterangan,” ungkapnya.

Perbaikan berkas yang dilakukan dalam perkara tersebut, telah melampaui kebiasaan dalam hukum acara. Di mana dalam perbaikan, dalil-dalil pokok permohonan awal, tidak boleh ditambahkan. Disamping itu, tantangan terbesar yang dihadapi Pilpres 2019 adalah posted.

Hal itu, bercirikan adanya info-info yang menggunakan teknik propaganda dan hoaks, yang tidak seharusnya digunakan karena berbahaya. Dilakukan dengan, terus menerus menyebutkan adanya kecurangan, tanpa memberikan bukti.  “Setiap narasi yang berujung pada tuduhan tanpa bukti-bukti, maka disebut sebagi ujaran kebencian dan sara. Apakah narasi yang selama ini dibangun dapat dibuktikan secara hukum atau tidak,” sebutnya.

Yusril menyebut Indonesia sebagai negara hukum, MK bertugas menyelesaikan perselisihan Pilpres. Oleh karena itu, jika ada kesalahan hitungan yang ditetapkan oleh KPU, dengan berdasar pada alat bukti yang sah, maka MK berhak membatalkan hasil perhitungan KPU. “Jika tidak konsisten apakah MK hanya akan menjadi lembaga prosedural atau kalkulator saja, tentu saja tidak,” pungkasnya.

Lihat juga...