hut

INDEF Menilai Pemerintah Menyerah dengan Mengundang Maskapai Asing

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

Ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini. Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA – Ekonom senior Institite for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini menilai kebijakan Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing ke Indonesia adalah langkah yang instan atau cara eskapis menyerah karena tidak mempunyai kebijakan strategis, dan pengembangan kelembagaan, persaingan yang sehat.

“Presiden mungkin mendapat masukan yang salah dari orang sekitarnya. Ini langkah yang instan karena tidak punya strategi kebijakan. Maskapai asing masuk ke dalam negeri sangat merugikan pihak Indonesia terutama pasar dalam negeri,” kata Didik dalam online INDEF bertajuk “Mimpi Tiket Penerbangan Murah: Perlukah Maskapai Asing Jadi Solusi? pada Minggu (16/6/2019) sore.

Menurutnya, perlu diketahui bahwa pasar penerbangan di tingkat internasional diatur dengan asas reprositas. Pasar domestik di negara yang besar diatur oleh pemerintah sendiri tidak diberikan kepada pihak asing kecuali dengan asas reprositas tadi.

“Jika maskapai asing masuk sama dengan menyerahkan mentah-mentah peluang pasar yang besar kepada pihak asing,” tukasnya.

Dia menjelaskan, pada tahun 2000 sampai 2018, pasar penerbangan domestik berjalan dengan persaingan yang sehat. Bahkan menjadikan pasar domestik Indonesia jauh lebih efisien daripada airline lain di dunia.

Ini menurutnya, adalah hasil kebijakan persaingan yang sehat, dimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sepakat untuk menjalankan persaingan usaha yang baik.

“Ini adalah hasil kebijakan yang menyentuh ke akar masalah, bukan kebijakan instan. Jadi, untuk membangun industri yang bersaing sehat, perlu kembali pada kebijakan persaingan. KPPU perlu berperan jangan cuma watch dog (menjaga) melongo, yang harus didukung oleh pemerintah,” katanya.

Kembali dia menegaskan, jangan seperti sebelum tahun 2001 pasar domestik penerbangan Indonesia adalah pasar yang buruk karena praktik kartel yang dijalankan oleh negara, BUMN dan penerbangan swasta.

Kondisi sekarang persis seperti yang terjadi pada tahun sebelum Undang-Undang (UU) persaingan 1999, indikasi praktik kartel sangat kuat tapi dibiarkan. Memang tidak mudah untuk melawan praktik kartel ini. Dengan kerja keras pun tidak mudah menemukan, apalagi cuma menjadi penjaga seperti sekarang.

Menurutnya, pasar domestik penerbangan pernah efisien, tetapi sekarang kembali masuk ke dalam praktik kartel duopoli. Dulu yang menyelesaikan praktik kartel adalah KPPU.

“Sekarang ini yang mempersembahkan praktik tersebut adalah KPPU yang lemah dan naif. Serta pemerintah yang eskapis putus asa sampai menyerahkan mentah-mentah pasar domestik yang besar dengan memasukkan maskapai asing ke Indonesia,” ujarnya.

Dia meminta indikasi praktik kartel duopoli yang dibiarkan oleh KPPU dan pemerintah harus segera diselesaikan.

“Jika pemerintah ngotot memasukkan maskapai dalam negeri dampaknya ke dalam sistem ekonomi akan lebih rapuh dimana pendapatan primer di neraca berjalan akan lebih jebol lagi. Sekarang sudah jebol. Seperti sektor jasa semakin defisit, dan neraca berjalan semakin buruk dalam jangka menengah,” tutupnya.

Lihat juga...