hut

Indonesia Berpihak kepada Masyarakat Pengelola Hutan

Editor: Mahadeva

KOREA – Pemerintah Indonesia berkomitmen memberlakukan penundaan pemberian izin baru atau moratorium, pengelolaan hutan alam dan lahan gambut.

Langkah korektif tersebut diklaim sangat efektif, sebagai pintu masuk untuk menata kembali pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia. Termasuk dalam pengelolaan konflik, pencegahan kebakaran hutan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam diskusi interaktif, Forest for Peace and Well-Being: Towards a Brighter Future, di Asia Pacific Forestry Week (APFW) 2019 di Incheon, Korea Selatan, Selasa (18/06/2019), mengatakan, kebijakan moratorium merupakan salah satu pendekatan pengelolaan hutan di Indonesia.

Kebijakannya, menempatkan interaksi antara ekosistem dan manusia sebagai sebuah kesatuan yang penting. Pendekatan tersebut, sesuai dengan kebijakan perhutanan sosial, untuk mendukung fungsi hutan sebagai medium mencapai perdamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Hingga 2014, Siti Nurbaya menyebut, alokasi hutan untuk perusahaan swasta yang memiliki konsesi mencapai 98,53 persen. Hanya 1,35 persen untuk masyarakat. Sementara dari 2015 hingga 2019, angkanya berubah secara signifikan. Masyarakat dialokasikan lebih dari 13,8 persen atau sekira 5,8 juta hektare (ha), melalui reformasi agraria dari lahan hutan (2,4 juta ha) dan kehutanan sosial (3,4 juta ha).

Target pemerintah, Reforma Agraria akan mencakup 4,1 juta ha dan kehutanan sosial akan mencakup 12,7 juta ha. Data hingga Mei 2019 menunjukkan, ada 472.000 hutan adat, dan jumlahnya akan berkembang mencapai 6,3 juta ha. “Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan agar dapat meningkatkan kesejahteraanya,” tandasnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!