Ini 17 Saksi dari Pemohon di Sidang Sengketa Pilpres

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Tim kuasa hukum Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengajukan 17 orang saksi pada sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Sesuai ketentuan, dari saksi tersebut dua diantaranya adalah saksi ahli. Para saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan, Rabu (19/6/2019) tersebut adalah, Direktur IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Agus Maksum dan Ahli Informasi dan Tekhnologi (IT) dari Institut Tekhnologi Bandung (ITB), Khoirul Anas.

Kemudiam, Direktur Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru Haris Azhar, dan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu. Kemudian ada nama Idham, Hermansyah, Listiani, Nur Latifah, Rahmadsyah, Fakhrida, Tri Susanti, Dimas Yehamura, Beti Kristiani, Tri Hartanto, Risda mardiana. Dua orang saksi ahli yang diajukan adalah Jaswar Koto dan Soegianto Sulistiono.

Kuasa Hukum Paslon 02 Bambang Widjojanto Menyerahkan Alat Bukti Tambahan di Gedung MK, Rabu (19/6/2019) – Foto M Hajoran Pulungan

Saksi pertama yang dihadirkan adalah, Agus M Maksum dari Sidoarjo. Dia merupakan Direktur IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Agus Maksum menjadi bagian dari tim Pemohon yang meneliti dan masukan soal data KPU yang valid.

Agus ditugaskan tim untuk mendatangi KPU, guna mendiskusikan dan menginformasikan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap invalid. Dari kesaksian Agus, diskusi yang digelar pada Maret tidak menemui titik temu. Kemudian Agus membuat laporan secara resmi kepada KPU, supaya menindaklanjuti temuannya.

“DPT tidak wajar tersebut berkode khusus sebanyak 17,5 juta, yang terdiri ada NIK palsu, KK palsu, tanggal lahir yang sama dalam jumlah yang tidak wajar. Kemudian KK manipulatif,” ungkapnya.

Agus menyebut, data palsu tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan konfirmasi data dari KPU ke Kemendagri. Namun, pihak KPU mengatakan, data tersebut sesuai dengan yang ada di lapangan. “Setelah melakukan konfirmasi ke pihak KPU, respon KPU waktu itu mengatakan bahwa data tersebut yang ada di lapangan, dan tetap kukuh itu atas pendapat tersebut,” ujarnya.

Agus menyebut, DPT yang disebut invalid, karena terdapat pemilih yang lahir di tanggal-tanggal tertentu cukup banyak. Dengan rincian jumlah pemilih yang lahir di 1 Juli mencapai 9,8 juta pemilih, 31 Desember 5,3 juta pemilih, dan 1 Januari ada 2,3 juta pemilih.

Lihat juga...