Ini Harga Termahal Rumah Bersubsidi Berdasarkan SK Menteri PUPR

Warga di depan rumah tapak bersubsidi. (Foto Ant)

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah menandatangani Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019, tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak.

Batasan tersebut dikhususkan, untuk rumah yang diperoleh Melalui Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi. Pada tanggal 18 Juni 2019 tersebut terdapat empat butir keputusan.

Yang pertama, menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi (maksimal) yang diperoleh melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi di 2019 dan 2020. Pembatasan dikelompokkan berdasarkan wilayah.

Rumah sejahtera tapak, sebagaimana dimaksud pada Diktum (keputusan) pertama, merupakan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengaturan batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi 2020, sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama, dinyatakan tetap berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya.

Hal itu berlaku, sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keempat, dengan berlakunya Kepmen PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019, Kepmen PUPR sebelumnya atau Kepmen PUPR Nomor 1126/KPTS/M/2018 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi 2019 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam peraturan tersebut, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Untuk wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) di 2019 sebesar Rp140 juta dan di 2020 sebesar Rp150,5 juta.

Untuk wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) di 2019 sebesar Rp153 juta, dan di 2020 sebesar Rp164,5 juta. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp146 juta di 2019, dan di 2020 sebesar Rp156,5 juta.

Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu di 2019 sebesar Rp 158 juta dan di 2020 sebesar Rp 168 juta. Wilayah Papua dan Papua Barat di 2019 sebesar Rp 212 juta dan di 2020 sebesar Rp 219 juta.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan, pembagian wilayah diberlakukan, untuk menjaga agar daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap mampu menjangkau.

“Sektor perumahan menjadi perhatian BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional). Pengaduan persoalan perumahan oleh masyarakat selama dua tahun terakhir sangat menonjol,” kata Ketua BPKN, Ardiansyah Parman.

Menurutnya, lebih dari 80 persen pengaduan yang disampaikan ke BPKN, adalah persoalan perumahan. (Ant)

Lihat juga...