Jual Saham PT Delta, Pemprov DKI Terima Keuntungan Rp100 Miliar

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, waktu ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019). Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, menilai, tidak masalah jika Pemprov DKI Jakarta mengambil deviden sebesar Rp100 miliar, atau tepatnya Rp100.475.934.600 dari PT Delta Djakarta, Tbk.

“Delta kan kita punya sekian persen ya, kalau memang diambil karena itu merupakan hak Pemda DKI selaku pemegang saham buat saya sih enggak ada masalah ya,” kata Santoso saat dihubungi di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).

Meskipun dapat keuntungan yang besar, Santoso mengatakan pihaknya tetap menyarankan kepada Pemprov DKI untuk menjual saham kepemilikan di PT Delta. Sebab, Santoso tak ingin Pemprov memiliki andil  menjadi produsen saham bir.

“Memang DKI Jakarta jangan berperan sebagai produsen minuman beralkohol dengan memiliki saham di perusahaan itu,” ujar Santoso.

Santoso menyampaikan bahwa melesetnya pemasukan dari kepemilikan sekitar 26,25 persen dari perusahaan yang memproduksi bir Anker tersebut tidaklah menjadi masalah.

“Iya, enggak apa-apa kan. Memang dari RUPS itulah sebenarnya kita dapat berapa. Namanya target kan kadang-kadang meleset dari realisasi baik turun maupun naik, tapi minimal kalau sudah ada target ada nilai minimal yang menjadi pencapaian yang akan diambil,” ujarnya.

Di sisi lain, menyikapi pro dan kontra pelepasan saham tersebut dari Pemprov DKI, Santoso menilai deviden besar atau kecil seharusnya bukanlah satu-satunya pertimbangan.

“Ya itu kan pro-kontra. Kalau saya secara pribadi kepengennya sih memang DKI Jakarta jangan berperan sebagai produsen minuman beralkohol ya dengan memiliki saham di perusahaan itu. Kalau saya pribadi sih, lebih baik jual, tinggal Pemprov DKI mengatur gitu,” tuturnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta, Riyadi, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkonfirmasi mendapatkan bagian dari deviden yang dibagikan PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

Total dividen yang didapat Pemprov DKI Jakarta dari produsen minuman bermerek Anker Bir tersebut sebesar Rp 100,47 miliar.

Setoran dividen dari DLTA tersebut akan masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019. Kemudian dia menjelaksan, pendapatan itu lebih besar dua kali lipat dari yang diusulkan Pemprov DKI saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Riyadi menjelaskan, saat RUPS Pemprov DKI sebenarnya hanya mengusulkan agar deviden per lembar saham yang mereka miliki hanya dihargai Rp 240,12 atau maksimal Rp 260 per lembar.

“Faktanya yang disetujui dan diputuskan RUPS adalah deviden per lembar saham Rp 478. Tentunya DKI Jakarta menghargai dan mematuhi keputusan RUPS,” ungkapnya.

Meski mendapat untung Rp 100 miliar lebih, Riyadi mengungkapkan sebenarnya dalam RUPST pihak Pemprov DKI telah mengusulkan agar saham DLTA hanya sebesar Rp 240,12. Namun usulan itu ditolak di RPUST.

“Betul, pada saat RUPS DKI mengusulkan agar deviden per lembar saham Rp 240,12 atau maksimal seperti tahun lalu sebesar Rp 260 per lembar saham,” ungkap Riyadi.

Karena ditolak Pemprov DKI tetap akan mematuhi keputusan RUPST dengan total deviden Rp 100 miliar lebih.

“Faktanya yang disetujui dan diputuskan RUPS adalah deviden per lembar saham Rp 478,-. Tentunya DKI Jakarta menghargai dan mematuhi keputusan RUPS,” tegas Riyadi.

Lihat juga...