hut

Jumat Hari Ini, KPK Periksa Dua Kepala Daerah Tersangka Korupsi

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. –Foto: Dok. CDN

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (21/6/2019) memanggil dan memeriksa dua orang kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Yang pertama, KPK memanggil Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah (ZAS). Dia diperiksa sebagai tersangka kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai di APBN-P 2017 dan APBN 2018.

“Jumat ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap ZAS, Wali Kota Dumai periode 2016-2021 sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (21/6/2019).

Sebelumnya, KPK pada 3 Mei 2019 telah menetapkan Zulkifli dalam dua perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan gratifikasi. KPK telah mengirimkan surat ke imigrasi, untuk melarang Zulkifli ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 3 Mei 2019.

Pada perkara pertama, tersangka Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan, terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kota Dumai. Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta, dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No.20/2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31/1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang No.20/2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31/1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yang kedua, KPK memanggil Bupati Solok Selatan 2016-2021, Muzni Zakaria (MZ). Dia dipanggil sebagai tersangka terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan. “Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa MZ, Bupati Solok Selatan periode 2016-2021 sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan,” ungkap Febri Diansyah.

KPK belum menahan Muzni pascaditetapkan sebagai tersangka pada 7 Mei 2019. Muzni selaku Bupati Solok Selatan diduga menerima hadiah atau janji, dalam bentuk uang atau barang senilai total Rp460 juta dari pemilik grup Dempo atau PT Dempo Bangun Bersama (DBD) Muhammad Yamin Kahar.

Pemberian tersebut terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pertanahan (PUTRP) Kabupaten Solok Selatan di 2018. Terhadap Muzni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No.31/1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap Muhammad Yamin Kahar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001, tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Diduga pemberian uang dari Yamin Kahar berkaitan dengan proyek jembatan Ambayan tersebut mencapai Rp460 juta, yang diberikan . dalam rentang waktu antara April hingga Juni 2018. Pertama, sejumlah Rp410 juta dalam bentuk uang dan kedua Rp50 juta diterima dalam bentuk barang.

Selanjutnya pada Juni 2018, Muzni meminta agar uang diserahkan kepada pihak lain sebesar Rp25 juta. Uang diserahkan kepada Kasubag Protokol, untuk THR pegawai dan Rp60 juta diserahkan kepada istri Muzni. Sedangkan terkait dengan proyek pembangunaan Masjid Agung Solok Selatan, Yamin Kahar sudah memberikan kepada bawahan Musni, yang merupakan pejabat di Solok uang sejumlah Rp315 juta.

Artinya, Yamin Kahar mengeluarkan uang sebanyak Rp775 juta, untuk suap proyek-proyek di Solok Selatan dengan rincian Rp460 juta diserahkan kepada Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan Rp315 untuk anak buah Muzni.

Dalam proses penyelidikan, Muzni telah menitipkan atau menyerahkan uang Rp440 juta kepada KPK dan sudah dijadikan salah satu bagian dari barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 3 Mei 2019 terhadap Muzni dan Yamin. (Ant)

Lihat juga...