Kawal Dana Desa, DPRD Kotim Minta Inspektorat Tingkatkan Pengawasan

Ilustrasi - Aktivitas pembangunan desa - Dokumentasi CDN

SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Muhammad Jhon Krisli, meminta Inspektorat setempat lebih meningkatkan pengawasan dan mengawal penggunaan dana desa agar tidak menyimpang dari aturan.

“Pengawasan harus ditingkatkan agar jika ada indikasi penyimpangan bisa dideteksi sejak dini sehingga tidak sampai ada kepala desa terjerat hukum,” katanya di Sampit, Sabtu.

Kepala desa dan perangkatnya sangat rawan terjerat hukum akibat penyalahgunaan dana desa. Bahkan sudah banyak kepala desa dan aparaturnya dipenjara karena korupsi dana desa.

Bantuan Inspektorat bertujuan agar tidak ada lagi kepala desa atau aparaturnya yang dipenjara. Kepala desa dan aparaturnya diharapkan juga untuk lebih aktif lagi berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Inspektorat dalam penggunaan dana desa.

Beragam latar belakang pendidikan kepala desa dan aparaturnya, bisa saja membuat kemampuan pemahaman dan penguasaan masalah aturan administrasi pengelolaan keuangan juga berbeda-beda, meski sosialisasi sudah berulang kali dilakukan pemerintah.

Bukan mustahil pula terjadi pelanggaran aturan akibat ketidaktahuan.

“Inspektorat yang menjadi ujung tombak pengawasan internal pemerintah daerah, diharapkan meningkatkan peran mereka dalam melakukan pencegahan,” katanya.

Selain pengawasan, Inspektorat hendaknya melakukan pendampingan dan pembinaan, serta harus cepat meminta penjelasan aparatur pemerintah desa jika ada informasi indikasi pelanggaran aturan sehingga bisa dengan cepat dicegah dan diluruskan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku instansi yang berhubungan langsung pembinaan desa, diminta terus aktif memberikan masukan kepada aparatur desa. Bantuan juga harus diberikan dalam bentuk pendampingan dan memfasilitasi aparatur desa dengan instansi terkait.

“Intinya, kepala desa dan aparaturnya harus rajin-rajin berkonsultasi. Kalau ragu, tanyakan dulu dan minta pendapat supaya tahu dan pelanggaran aturan hukum bisa dihindari,” tegasnya.

Jhon mengatakan, kepala desa dan aparaturnya juga harus memanfaatkan keberadaan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk pencegahan pelanggaran.

“Kepala desa bisa berkonsultasi mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan dana desa agar tidak terjadi pelanggaran aturan,” ungkapnya.

Penggunaan dana desa menjadi sorotan banyak pihak karena nilainya yang besar. Setiap desa di Kotawaringin Timur mendapat total anggaran berkisar Rp1,2 miliar hingga Rp1,8 miliar sehingga perlu pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan. (Ant)

Lihat juga...