hut

Kompak Indonesia Tagih Janji Gubernur NTT Terkait Korupsi

Editor: Koko Triarko

KUPANG – Koalisi  Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak), kembali mengingatkan gubernur dan wakil gubernur NTT  untuk  menepati  janjinya, memberantas korupsi di Nusa Tenggara Timur.

“Fakta membuktikan, bahwa NTT adalah provinsi darurat human trafficking dan darurat korupsi,” sebut Ketua Kompak Indonesia, Gabriel Goa, kepada Cendana News, Jumat (7/6/2019).

Parahnya lagi, kata Gabriel, bukan hanya dana-dana  proyek  infrastruktur yang dikorupsi, namun juga bantuan-bantuan untuk  orang miskin dan korban bencana, pun dikorupsi, seperti  Bansos, bantuan bencana, bantuan kesehatan dan dana desa.

Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak) Indonesia, Gabriel Goa. -Foto: Ebed de Rosary

“Kami terpanggil untuk mengingatkan Vicktor dan Josef, agar tidak  lupa atas janji dan tekadnya menjadikan NTT bersih dari korupsi. Maka, kami dari Kompak Indonesia mendukung total keduanya memberantas korupsi,” sebutnya.

Kompak Indonesia, tambah Gabriel, mendukung langkah gubernur dan wakil gubernur, agar menggandeng KPK RI untuk  memberantas korupsi berjemaah di NTT. Kompak juga mendesak KPK RI untuk  segera memproses dan penjarakan para pejabat eksekutif  dan legislatif yang terlibat korupsi di NTT.

“Aparat penegak hukum di NTT dalam  proses tindak pidana korupsi  hanya menajam ke bawah dan menumpul ke atas. Kami mendesak  KPK RI, jadikan NTT pilot program pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Untuk memberantas korupsi di NTT, kata Gabriel, bisa dengan melibatkan lembaga-lembaga gama, CSO dan pers serta Lembaga-lembaga pendidikan. Korupsi adalah pelanggaran HAM berat, karena telah merampok hak-hak Ekosob rakyat.

Meridian Dewanta Dado, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) NTT, menyebutkan, ada 3 mega proyek di provinsi NTT beraroma korupsi. Kasus tersebut saat ini sedang dalam proses pengusutan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.

“Pertama, proyek pembangunan gedung NTT Fair tahun anggaran 2018 di Lasiana, Kota Kupang, senilai Rp31,13 miliar yang dikerjakan oleh PT Cipta Eka Puri. Selain itu, ada proyek pembangunan Monumen Pancasila tahun anggaran 2018, di desa Nitneo, kabupaten Kupang, senilai Rp32 miliar yang dikerjakan PT. Erom,” bebernya.

Serta proyek pembangunan gedung IGD RSUD WZ Johannes tahun anggaran 2018, sebesar Rp38,9 miliar lebih. Proyek ini, kata Meridian, dikerjakan oleh PT. Gentayo Surabaya.

“Keadaan tiga mega proyek puluhan miliar rupiah itu mangkrak dan disertai modus pencairan dana 100 persen yang tidak bersesuaian dengan perkembangan pembangunan fisik proyek,” paparnya.

Maka, TPDI NTT, kata Meridian, patut mempertanyakan di mana peran atau fungsi pengawasan dari pejabat-pejabat pengadaan dalam ketiga mega proyek itu. Fungsi kontrol dari DPRD provinsi NTT.

“Apa gunanya keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejati NTT, yang semestinya bisa melakukan pengawalan serta pengamanan secara maksimal?” tanya Meridian.

Lihat juga...