Koreksi Buka Kotak Suara, Bawaslu RI Tolak Permohonan KPU Bekasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Permohonan KPU Kota Bekasi, Jawa Barat, terkait koreksi rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi untuk membuka kotak suara  pemilihan legilslatif DPRD Kota Bekasi di 70 TPS pada dapil II Bekasi Utara ditolak oleh Bawaslu RI.

“Penolakan itu diputuskan oleh Bawaslu RI, dalam rapat permusyawaratan majelis pemeriksa dalam forum rapat pleno. Kami terima salinan keputusan Bawaslu RI dua hari lalu,” kata Ali Mahyail, Komisoner Bawaslu Kota Bekasi, Rabu (19/6/2019).

Dikatakan permohonan koreksi KPU Kota Bekasi ditolak oleh Bawaslu RI terkait putusan yang diambil dalam dugaan kesalahan penghitungan suara di 70 TPS Bekasi Utara dengan terlapor dari PPP. Artinya rekomendasi yang dilakukan Bawaslu Kota Bekasi harus dilaksanakan.

Ali menegaskan dengan putusan Bawaslu RI berkenaan hal tersebut, maka hal itu menguatkan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kota Bekasi. “Tidak ada alasan lagi, KPU Kota Bekasi diharapkan segera menjalankan rekomendasi tersebut,” tandas Ali.

Ia pun mengingatkan, bahwa KPU Kota Bekasi dapat segera menjalankan rekomendasi keputusan Bawaslu RI tersebut, tidak perlu menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Karena imbuh Ali diketahui pelapor juga mengajukan gugatan ke MK.

“Tidak harus nunggu sengketa, karena sudah turun putusan dari Bawaslu. KPU wajib menjalankannya tiga hari setelah putusan dari Bawaslu RI,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Teknis Pelaksanaan, Ali Syaifa, mengatakan pihaknya menghormati putusan yang dikeluarkan Bawaslu RI.

Ia menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti putusan tersebut sesegera mungkin, tetapi menunggu surat resmi dari Bawaslu RI diterima oleh pihaknya.

“Sebagai pihak penyelenggara pemilu, kita selalu tunduk dan patuh pada regulasi pemilu. Oleh karenanya, KPU Kota Bekasi pasti akan menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan dan norma yang ada,” ujarnya

KPU Kota Bekasi sebelumnya, melayangkan permohonan karena menilai rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi terburu-buru. Adapun Bawaslu Kota Bekasi mengeluarkan rekomendasi tersebut pada sidang administrasi pelanggaran pemilu terkait laporan kader PPP yang berkeberatan dengan hasil perhitungan suara PPK Bekasi Utara.

Lihat juga...