hut

KPU Minta MK Tolak Gugatan Prabowo-Sandi

Editor: Koko Triarko

Suasana di ruang sidang PHPU Pilres di Gedung Mahkamah Konstitusi dalam agenda mendengarkan jawaban KPU dan Pihak Terkait, Selasa (18/6/2019) -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengatakan permohonan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Untuk itu, pihaknya meminta MK menolak semua permohonan gugatan yang diajukan Paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin, saat membacakan jawaban saat persidangan di MK selaku pihak Termohon, dengan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua permohonan gugatan yang diajukan Pemohon pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

“Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak semua permohonan gugatan yang diajukan Paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Sebab, sengketa pilpres yang diajukan Paslon Prabowo-Sandi ke MK tidak jelas atau kabur (obscuur libel),” kata Ketua Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin, saat membacakan jawaban KPU saat persidangan di MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Karena permohonan pihak Paslon 02 dianggap tidak jelas atau kabur, pihak KPU meminta agar MK menjatuhkan putusan dengan menolak seluruhnya permohonan Pemohon, dan menyatakan putusan KPU adalah sah.

Menurut Ali Nurdin, gugatan yang tidak jelas itu, di antaranya soal dalil adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang diduga dilakukan oleh pihak Terkait, dalam hal ini paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf.

Namun, pihak Paslon 02 tidak menjabarkan secara spesifik kapan kejadian, di mana dan bagaimana pelanggaran dilakukan atau siapa melakukan apa.

“Adanya dalil Pemohon yang  mempersoalkan 17,5 juta DPT yang tidak jelas, tak masuk akal. Karena, Pemohon tidak menjelaskan siapa saja mereka, bagaimana faktanya yang dimaksud DPT tidak masuk akal, dari daerah mana saja mereka,” ungkapnya.

Terkait tudingan pemilih usia kurang dari 17 tahun sebanyak 20.475 orang itu, pun dianggap tak jelas. Karena tidak menyebutkan siapa mereka, apakah mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak, di TPS mana mereka menggunakan hak pilihnya.

“Dan, adanya tudingan pemilih berusia lebih dari 90 tahun, banyaknya pemilih dalam satu Kartu Keluarga (KK), DPT invalid dan DPT ganda, Situng, hingga tudingan penghilangan C7 atau daftar hadir pemilih di TPS, seluruhnya tidak jelas,” katanya.

Selain jawaban dari KPU, Ali juga meminta jawaban dari pihak Terkait agar diterima oleh Mahkamah. Sebab, sebut Ali, semua gugatan yang diajukan Paslon nomor urut 02 dinilai tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga tidak dapat diterima.

“Selain Termohon, namun juga memohon kepada Mahkamah untuk menerima eksespsi atau jawaban dari Termohon dalam pokok perkara. Dan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur,” sebutnya.

Di samping itu, KPU juga meminta MK untuk menyatakan hasil rekapitulasi suara tentang penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2019 yang telah diumumkan oleh KPU beberapa waktu silam sah dan benar.

Dengan diterimanya jawaban tersebut, Ali meminta paslon 02 untuk menerima sepenuhnya keputusan KPU terkait penetapan hasil rekapitulasi suara Presiden dan Wakil Presiden. Di mana rincian adalah paslon urut  01 Jokowi-Maruf memperoleh 85.607.362 suara dan Paslon urut 02 Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 suara.

“Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan benar keputusan KPU RI Nomor 987 tentang penetapan hasil pemilu Pilpres dalam pemilu 2019 tertanggal 21 Mei,” tegasnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!