“Mark-Up” Kunjungan Kerja, Bagian Keuangan DPRD Banyumas Diperiksa Jaksa

Editor: Mahadeva

LSM Gerakan Bersama Rakyat Anti Korupsi (Gebrak) RI, Setyo Adri Wibowo (baju hitam) menanyakan kelanjutan kasus dugaan mark up LPj kunja kepada Kasi Intel Kejari Purwokerto, Suryadi. (FOTO : Hermiana E.Effendi)

PURWOKERTO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, memanggil dan meminta keterangan pegawai bagian keuangan Sekretariat DPRD Banyumas, terkait laporan dugaan mark up Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kunjungan kerja Pansus Pariwisata.

Pemeriksaan dilakukan, bersamaan waktunya dengan kedatangan LSM Gerakan Bersama Rakyat Antri Korupsi (Gebrak) RI, yang hendak mempertanyakan kelanjutan kasus yang dilaporkan tersebut.

Kasi Intel Kejari Purwokerto, Suryadi, mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari LSM Gebrak RI, pihaknya memaparkan laporan kepada Kajari. Selanjutnya turun surat perintah untuk melakukan penyelidikan tertutup. Pada tahap ini, kejaksaan mengumpulkan data dan keterangan dari pihak-pihak terkait.

“Sekarang kita dalam proses puldata dan pulbaket, Selasa (25/6/2019) hari ini, ada dua dari bagian keuangan Setwan DPRD yang kita mintai keterangan. Yaitu dari Kabag Keuangan DPRD, Rustin Harwanti dan salah satu staf bagian keuangan,” jelas Suryadi, Selasa (25/6/2019).

Jika dalam proses puldata dan pulbaket ditemukan adanya indikasi tindak pidana. Selanjutnya akan dilakukan ekspose. Dan jika dalam ekspose ditemukan ada indikasi lebih lanjut, maka statusnya akan ditingkatkan menjadi penyidikan.

Suryadi mengatakan, data awal yang diberikan LSM Gebrak RI, adalah, temuan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Laporan tersebut, sangat membantu proses penyelidikan. Namun, pihaknya tetap harus mencari dan mengumpulkan data-data pendukung lain. Pemeriksaan terhadap Kabag Keuangan dan staf DPRD Banyumas, dimulai pukul 13.00 WIB.

Ketua Gebrak RI, Setyo Adri Wibowo, mendatangi Kejari Purwokerto untuk mempertanyakan kelanjutan kasus tersebut. Menurut aktivis anti korupsi yang biasa disapa Bowo tersebut, sejak Dia menyampaikan laporan akhir Mei lalu, sampai saat ini belum ada pemberitahuan apapun tentang kelanjutan kasus tersebut. “Belum ada pemberitahuan ataupun pemanggilan kepada saya, selaku pelapor, sehingga saya merasa perlu untuk menanyakan kelanjutan kasus tersebut,” tuturnya.

Sejak bergulirnya kasus tersebut, Bowo pernah dihubungi oleh beberapa pihak, yang intinya meminta agar kasus tersebut tidak dilanjutkan. Bowo diminta untuk mencabut laporannya. Namun, Bowo tetap bersikukuh untuk melanjutkan laporan. “Jika memang tidak ada penyimpangan dalam kasus tersebut, mengapa harus melakukan manuver-manuver seperti itu,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan cendananews sebelumnya, ada laporan dugaan mark up pembayaran biaya hotel yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota DPRD Banyumas. BPK menemukan ada selisih pembayaran hotel. Di dalam laporan disebutkan, biaya hotel Rp2,3 juta. Padahal saat BPK melakukan crosscek kepada hotel tersebut, harga hotel yang dipergunakan oleh rombongan Pansus Pariwisata DPRD Banyumas hanya Rp1,8 juta per malam.

Pemesanan dan pembayaran hotel dalam kegiatan kunja, biasanya sudah satu paket dilakukan oleh jasa biro perjalanan. Namun, dalam beberapa kasus, oknum anggota DPRD Banyumas tersebut meminta agar pemesanan hotel melalui dirinya dan tidak melalui biro perjalanan. (Baca: https://www.cendananews.com/2019/05/dugaan-mark-up-di-dprd-banyumas-dilaporkan-ke-kejaksaaan.html)

Lihat juga...