Mensyariahkan KPN Tertua di Kota Serambi Makkah

Editor: Mahadeva

PADANG PANJANG – Peran koperasi di kota Serambi Makkah atau Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, telah ada cukup lama. Salah satunya adalah, Koperasi Pegawai Negeri (BPN) Balai Kota Padang Panjang.

Koperasi tersebut sudah berdiri sejak 1972. Kini koperasi yang berusia 47 tahun tersebut, sedang dalam perubahan sistem dari koperasi konvesional ke koperasi syariah.

Ketua KPN Balai Kota Padang Panjang, Winarno, menyampaikan, KPN Balai Kota baru beralih ke sistem syariah sejak 2017. Kini, unit simpan pinjam telah menerapkan sistem koperasi. Begitu juga pada pembukuan sebelum dan sesudah jadi koperasi syariah, akan dipisah.

Untuk aset yang pembukuannya masih konvesional digunakan untuk penyerahan bantuan dan hal sosial lain. “Kurang lebih dua tahun ini kita menjalankan sistem syariah, anggota yang terdiri dari pegawai negeri di Kota Panjang telah mencapai 700 orang lebih. Jadi sejauh ini tahapan demi tahapan terus kita lakukan, hingga penerapan sistem koperasi itu benar-benar 100 persen,” katanya, Senin (24/6/2019).

Keberadaan KPN Balai Kota tidak hanya melayani keperluan dari anggota. Banyak masyarakat umum yang merasakan manfaat dari koperasi tersebut. Unit usaha mini market, yakni KPN Mart memiliki pelanggan dari masyarakat umum.

“Manfaat yang kami rasakan itu setelah jadi koperasi berbasis syariah, anggota yang dulu keluar, sekarang masuk dan menjadi anggota kembali karena tidak ada kekhawatiran akan memakan harta riba. Bahkan ke depan, dengan telah adanya sistem syariah, akan membuka unit usaha kredit kendaraan seperti motor, dan kredit smarthphone,” jelasnya.

Pengurus sangat mendukung upaya dari Pemerintah Kota Padang, untuk mensyariahkan koperasi konvesional. Kota Serambi Makkah, benar-benar menegakan norma-norma perekonomian secara Islam.

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Padang Panjang, Ernawati, mengatakan, di Padang Panjang KPN Balai Kota adalah koperasi pegawai yang tertua. KPN Balai Kota bertahan, karena bisa tumbuh menyesuaikan perkembangan dari zaman.

Pemko Padang Panjang, melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, bergerak mempercepat pembentukan koperasi syariah. Upayanya dilakukan melalui peran dewan pengawas koperasi syariah. Percepatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Fadly Amran.

Hasil dari kerja tim tersebut, kini telah ada 15 koperasi berbasis syariah, yang sebelumnya koperasi yang menerapkan sistem konvesional. “Koperasi yang aktif sekarang ada 47. Ditargetkan seluruhnya akan menjadi koperasi syariah. Kata pak Wali Kota, target itu dapat terwujud hingga lima tahun masa jabatannya sebagai Wali Kota Padang Panjang berakhir,” tandasnya.

Dari 47 koperasi yang masih aktif, sebagian besar adalah koperasi simpan pinjam, baik itu koperasi pegawai, koperasi di sekolah, maupun koperasi di bidang UMKM. Selain KPN Balai Kota yang menjadi percontohan untuk koperasi syariah, koperasi lain adalah Koperasi Pondok Pasantren Diniyyah Puteri. Kini kedua koperasi itu, semenjak beralih ke sistem syariah, Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak lagi menjadi catatan tujuan utama dalam menjalankan koperasi.

“SHU mereka saat ini terbilang tidak begitu besar, karena memang dari sistem syariah yang mereka sepakati itu bukan soal bisnis, tapi untuk kebutuhan anggotanya,” pungkasnya.

Lihat juga...