hut

MK Gelar Sidang Lanjutan PHPU Pilpres, Besok

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Selasa (18/6). Sidang tersebut dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan-keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. Perkara ini, dimohonkan oleh Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

“Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Jumat (14/6), yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Pemohon telah menyampaikan pokok-pokok permohonan, di antaranya cacat formil persyaratan calon wakil presiden Nomor Urut 01 Ma’aruf Amin yang sejak pencalonan hingga sidang pendahuluan digelar masih berstatus pejabat BUMN,” kata Kepala Bagian Humas dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri MK, Fajar Laksono, di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Selain itu, kata Fajar, Pemohon juga mendalilkan cacat materiil Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, selaku Pihak Terkait atas penggunaan dana kampanye yang diduga berasal dari sumber fiktif, serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang telah dilakukan Pihak Terkait dalam Pilpres 2019.

Terkait dengan argumentasi kualitatif sehubungan dengan telah terjadinya kecurangan pemilu yang bersifat TSM, kata Fajar, Denny Indrayana melanjutkan penjabaran, bahwa bukti-bukti yang disampaikan berupa tautan berita bukanlah semata-mata hanya informasi.

Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU MK yang menegaskan tautan berita tersebut, dapat digolongkan pada alat bukti berupa surat atau tulisan, petunjuk, atau alat bukti lain yang diucapkan, dikirim, dan diterima, atau disimpan secara elektronik.

Berikutnya, lanjut Fajar, Teuku Nasrullah selaku kuasa hukum Pemohon lainnya, menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan

Umum (Termohon) tidak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Surabaya dan Papua, ditemukannya tempat pemungutan suara (TPS) siluman setelah dilakukannya konfirmasi dengan membandingkan TPS berdasarkan Penetapan Termohon dengan informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Termohon.

“Selain itu, Nasrullah menyatakan perhitungan perolehan suara  yang benar menurut Pemohon adalah Paslon 01 memperoleh 63.573.169 suara (48 persen), sedangkan Paslon 02 memperoleh 68.650.239 (52 persen).

“Terhadap alasan hukum tersebut, Bambang memohonkan kepada MK melalui salah satu Petitumnya, agar menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, secara nasional dalam Pemilihan Umum 2019,” ungkapnya.

Hakim Konstitusi, Suhartoyo, menjelaskan bahwa berpedoman pada Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018, tentang tahapan persidangan,

permohonan, kelengkapan, dan perbaikan permohonan yang dikecualikan untuk PHPU Presiden, memang tidak menjelaskan mengenai ruang perbaikan.

Namun demikian, tambah Suhartoyo, permohonan yang disampaikan dalam persidangan pendahuluan ini harus dilihat dasar hukum yang disampaikan Pemohon secara faktual terjadi.

Hal senada juga disampaikan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, bahwa pembentuk undang-undang menyadari hukum acara MK tidak bisa bergantung pada UU MK itu sendiri. Karena itu, Majelis Hakim Konstitusi mempersilakan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapinya dalam jawaban dan keterangan masing-masing terhadap dokumen yang disebut Pemohon sebagai perbaikan permohonan Pemohon.

“Majelis Hakim Konstitusi yang nantinya akan memberikan  penilaian hukum,” katanya.

Lihat juga...