hut

Nelayan di Pesisir Selatan Dapatkan Bantuan Rumah Layak Huni

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mencatat selama tiga tahun ini telah dibangun 305 unit rumah layak huni untuk nelayan setempat, melalui anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengatakan, banyaknya bantuan pembangunan rumah layak huni untuk para nelayan itu, karena sebagian besar daerah Pesisir Selatan, berada di daerah sepanjang pantai.

Ada perhatian pemerintah terhadap kondisi rumah para nelayan yang memang dalam kondisi memprihatinkan.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni/ Foto: M. Noli Hendra

Ia menjelaskan, rumah layak huni khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan dibangun sejak 2017 oleh Kementerian PUPR di sejumlah kecamatan. Seperti Kecamatan Batang Kapas, Linggo Sari Baganti, Koto XI Tarusan, Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan IV Jurai.

Kecamatan-kecamatan itu merupakan daerah yang memiliki kawasan pantai. Masing-masing kecamatan mendapatkan alokasi pembangunan rumah yang berbeda pula.

Menurutnya, rumah layak huni khusus nelayan yang dibangun tersebut dilengkapi dengan jaringan listrik serta air bersih. Intinya rumah yang dibangun benar-benar aman dan nyaman untuk keluarga para nelayan. Karena memang, tujuan dibangun untuk memberikan kesetaraaan kelayakan tempat tinggal.

“Kini 305 rumah ini telah kita serahkan kepada nelayan penerima manfaat. Dalam tahun ini, kita sudah menyerahkan bantuan rumah layak huni sebanyak 50 unit untuk nelayan Nagari Muara Kandis, Kecamatan Linggo Sari Baganti dan 70 unit untuk nelayan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilia, Kecamatan Batang Kapas. Kemudian dalam tahun ini juga, kita akan menyerahkan rumah layak huni untuk nelayan Kambang,” katanya, Senin (24/6/2019).

Untuk itu kepada para nelayan yang penerima manfaat ada ketentuan yang perlu dipatuhi. Ketentuan yang dimaksud ialah bagi penerima manfaat dilarang memindahtangankan rumah, mengontrakkan kepada masyarakat lain.

Lalu kepada penghuni rumah wajib memelihara rumahnya masing-masing, dan wajib bayar pajak, retribusi, listrik dan lainnya.

“Bila ketentuan itu tidak dilaksanakan oleh penerima manfaat bantuan rumah layak huni, maka bantuan tersebut dapat ditarik kembali. Hal ini sudah menjadi ketentuan dari pemerintah terhadap penerima manfaat rumah layak huni,” jelasnya.

Mukhridal menegaskan, adanya ketentuan itu agar kepada masyarakat  penerima manfaat tersebut tidak menjadikan momen mencari untung. Apalagi dengan kondisi rumah yang dibangun itu terbilang sangat bagus.

Artinya Kementerian PUPR RI bertujuan untuk membantu, tapi malah ada penerima bantuan tidak menggunakan sebagaimana yang diperjuangkan oleh Bupati Pesisir Selatan, yakni memberikan tempat tinggal yang layak, setelah diterjang abrasi pantai.

“Kalau tidak dibuat ketentuan dari sekarang, bisa-bisa terjadi hal yang demikian, rumah bisa dijual atau malah dikontrakkan. Apabila itu terjadi berarti tidak tepat sasaran pemberian bantuannya. Kita di Pemkab Pesisir Selatan sangat berkomitmen, setelah rumah diberi, maka penerima bantuan harus benar-benar sudah aman menempati,” tegasnya.

Mukhridal menyatakan pembangunan rumah khusus nelayan merupakan salah satu program nasional dalam rangka memberikan tempat tinggal yang layak bagi nelayan. Sebab, para nelayan yang berpenghasilan rendah itu layak dibantu dengan program bantuan pembangunan rumah layak huni.

Dalam hal ini, Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, 2018 dan 2019 mendapat bantuan pembangunan rumah layak huni khusus nelayan sebanyak 305 unit.

Tahun 2017 untuk Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai sebanyak 50 unit dan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilia, Kecamatan Batang Kapas 20 unit. Tahun 2018, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilia, Kecamatan Batang Kapas 50 unit, Nagari Muara Kandis, Kecamatan Linggo Sari Baganti 50 unit, Nagari Carocok Anau, Kecamatan Koto XI Tarusan 50 unit, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang 30 unit dan Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai 25 unit. Kemudian tahun 2019 Kecamatan Koto XI Tarusan 30 unit.

Dijelaskan, pembangunan rumah layak huni khusus nelayan itu berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, PP No.88 Tahun 2014 tentang pembinaan dan penyelenggaraan perumahan serta kawasan permukiman, dan Permen PUPR No.20/PRT/M/2017 tentang penyediaan rumah khusus.

Lihat juga...