Nelayan Lampara Dasar di Sumbar Dinilai Langgar Aturan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

PADANG — Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bersama Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal II) akan mengambil tindakan untuk menertibkan nelayan lampara dasar di sepanjang dan pantai Sumatera Barat. Hal ini didasari atas UUD Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa lampara dasar dilarang beroperasi, karena dinilai tidak ramah lingkungan.

Kepala Bidang PRL-PSDKP, Albert Krisdiarto/Foto: M. Noli Hendra

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PRL-PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Albert Krisdiarto mengatakan telah melakukan koordinasi dengan TNI AL untuk turun ke lapangan dan melakukan penertiban.

Penertiban pun dilakukan beranjak dari setelah DKP memberikan keringan kepada nelayan yang bersangkutan hingga awal tahun 2019. Namun ternyata sampai sekarang masih beroperasi, sehingga pihaknya memutuskan untuk melakukan penertiban.

“Kita sebelumnya telah memberikan keringanan agar mereka berhenti menangkap ikan hingga awal tahun 2019 ini, jika masih ada yang beroperasi akan ditindak. Jadi setelah menjalani Idul Fitri ini, DKP bersama TNI AL akan turun, terutama yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan,” katanya, Senin (10/9/2019).

Ia menyebutkan nelayan lampara dasar di Sumatera Barat, sebagian besar berada di Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Di sana ada sebanyak 115 nelayan dan di antara mereka sebagian besar sebenarnya telah mau beralih menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tapi ada sekitar 20 nelayan lagi yang belum mau berhenti.

“Nah untuk nelayan yang belum mau ini yang akan kita lakukan penertiban. Sebenarnya bukan maksud kita untuk mempersulit, jika semuanya berjalan dengan benar, tidak ada yang dipersoalkan,” ujarnya.

Albert mengaku prihatin, pihaknya mau tidak mau melakukan penertiban, dengan cara menyita alat tangkap, dan mengarahkan kepada nelayan yang bersangkutan untuk beralih menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

“Ada aturan yang menjelaskan tidak diperbolehkan lampara dasar melakukan menangkap ikan, yaitu bagi nelayan yang nekat menggunakan diancam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan masa hukuman lima tahun kurungan penjara dan denda Rp2 miliar,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk nelayan di Punggasan itu, sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menyerahkan bantuan alat tangkap untuk nelayan di Kecamatan Linggo Sari Baganti kepada 113 nelayan. Bantuan itu ditujukan untuk nelayan yang menggunakan alat tangkap jenis lampara dasar.

Alat tangkap yang dibantu oleh KKP kepada 113 nelayan itu, masing-masing nelayan mendapat 10 set jaring dengan ukuran empat inchi. Dengan ukuran mata jaring yang demikian, dinilai aman dan ramah lingkungan dalam melakukan aktivitas menangkap ikan di laut.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mendukung adanya penertiban kepada nelayan lampara dasar. Namun Nasrul meminta kepada DKP, jangan hanya sekedar ditertibkan, tapi perlu diarahkan  untuk menggunakan alat tangkap yang sesuai aturan. Sehingga dengan penertiban yang dilakukan, tidak menghilangkan mata pencarian nelayan.

“Di Sumatera Barat cukup banyak masyarakat yang menjadi nelayan, untuk jumlah nelayan lampara dasar se-Sumatera Barat saya belum tahu pasti, yang jelas dalam melakukan penertiban itu harus secara keseluruhan pantai Sumatera Barat, dan sesudah itu diarahkan ke penggunaan alat tangkap lainnya,” harapnya.

Nasrul berharap, dengan adanya tindakan tegas dari DKP bersama Lantamal II itu, dapat memberikan efek jera kepada nelayan yang masih membandel, yang tidak mau mematuhi aturan KKP yang berlaku.

Lihat juga...