Ormas di Banyumas Diajak Pahami Fidusia

Editor: Mahadeva

PURWOKERTO – Permasalahan seputar fidusia, sangat berpotensi menimbulkan konflik. Bahkan, potensinya bisa sampai terjadi pengerahan massa. Hal itu mempertimbangkan, pihak perusahaan pembiayaan ataupun masyarakat sebagai debitur, seringkali melibatkan ormas atau jasa penagihan.

Kapolres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara Salamun, menyampaikan, fidusia bagi kendaraan bermotor seringkali memunculkan permasalahan. Mulai dari adanya debitur yang mengalihkan objek fidusial, hingga perlawanan dari debitur saat proses eksekusi kendaraan.

Dari pemetaan yang dilakukan Pores Banyumas, proses eksekusi sangat rentan terhadap tindak pidana, seperti munculnya intimidasi, ancaman dan berbagai kejadian sejenisnya. Hal itu, berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Tugas pokok polri adalah menjaga kamtibmas, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kita merasa perlu untuk memberikan pemahaman seputar fidusia kepada berbagai ormas di Banyumas, sebagai langkah antisipasi, supaya mereka tidak harus berhadapan dengan hukum, akibat ketidaktahuan tentang Undang-Undang Fidusia,” terang Kapolres dalam acara seminar kupas tuntas UU Fidusia, Senin (17/6/2019).

Kapolres memaparkan, pengalihan objek fidusia termasuk tindak pidana. Kejadiannya bisa diancam dengan pasal 36 UU Fidusia. Begitu pula untuk pengajuan debitur yang fiktif atau informasi debitur tidak sesuai, maka masuk dalam kategori memberikan informasi yang menyesatkan. Dapat dijerat dengan pasal 35 UU Fidusia, ancaman hukuman satu sampai lima tahun penjara, dan denda hingga Rp100 juta.

“Begitu pula dengan intimidasi yang dilakukan eksekutor, masuk tindak pidana, melanggar pasal 33. Banyaknya potensi tindak pidana ini, juga sebagai dampak dari berbagai kemudahan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan,” jelasnya.

Direktur PT Anak Bangsa Abadi Jaya, Yudha Wisnu Bakti. (FOTO : Hermiana E.Effendi)

Ormas yang hadir dalam seminar Fidusia, terlihat sangat antusias mengikuti diskusi yang digelar. Sebagian besar merupakan pelaku, sehingga pencerahan yang diperoleh menjadi sangat penting untuk kelangsungan tugas-tugas mereka. Salah satu perwakilan ormas yang hadir, Yudha Wisnu Bakti, dari Pemuda Pancasila (PP).

Yudha yang juga merupakan direktur PT Anak Bangsa Abadi Jaya mengatakan, usahanya sangat berhubungan erat dengan fidusia. Ia menjadi kepanjangan tangan beberapa perusahaan pembiayaan, untuk menarik kendaraan-kendaraan yang menunggak pembayaran. Dalam satu bulan, Yudha mengaku mendapat order penarikan kendaraan sampai 300-an unit.

Dari jumlah tersebut, yang bisa diselesaikan sekitar 100 kasus. Penarikan yang tidak bisa diselesaikan, antara lain karena faktor debitur kabur atau kendaraan digadaikan oleh debitur. “Penjelasan dari Pak Kapolres ini sangat penting bagi kami yang terjun langsung di bisnis jual jasa seputar fidusia. Pada satu sisi, banyak ormas yang membela debitur secara pribadi, karena faktor kedekatan dan sejenisnya. Sementara kita mendapat kepercayaan dari perusahaan pembiayaan untuk membereskan masalah tunggakan pembayaran. Sehingga memang perlu pemahaman aturan yang sama, supaya tidak terjadi bentrok di lapangan,” katanya.

Lihat juga...