Penertiban IMB Reklamasi Menuai Pro Kontra di DPRD DKI

Editor: Mahadeva

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi terkait IMB Reklamasi, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019) - Foto: LIna Fitria

JAKARTA – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi menuai pro kontra di kalangan DPRD DKI Jakarta.

Kebijakan tersebut dinilai Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi, tidak menyalahi aturan. Menurutnya, Anies sudah bekerja maksimal dan benar terkait penghentian reklamasi.

“Yang penting gini, kalau pesan kita, dipastikan bahwa kebijakan pak gubernur tentang IMB itu adalah tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pasti pak gubernur punya tim yang melakukan kajian, tim kajian itu pasti sudah memberikan rekomendasi ini diberikan IMB, artinya tidak bertentangan,” tegasnya, Jumat (14/6/2019).

Abdurrahman Suhaimi menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menempati janji kampanyenya satu persatu, terutama mengenai persoalan Reklamasi. Dia menyebut, Anies telah menghentikan proyek Reklamasi. “Pertama janji Pak Gubernur menghentikan reklamasi, kedua adalah pemanfaatan lahan untuk masyarakat luas. Jadi penghentiannya sudah memenuhi janji, itu dua-duanya terpenuhi janjinya,” ucap Suhaimi.

Pantai yang berada di Pulau Reklamasi disebut Suhaimi, saat ini sudah dimiliki publik lagi. Itu semua, salah satu bentuk tugas Anies yang berhasil mengelola lahan milik negara. “Pantai itu menjadi milik publik, bukan milik privat, milik publik di mana semua orang bisa mengakses, bisa menikmati itu, itu tugasnya pemerintah hadir untuk mengelola kekayaan milik negara, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta,” jelasnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengkritik langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menerbitkan IMB kepada pengembang di pulau reklamasi. “Prosedur hukumnya tidak dilalui dengan baik oleh Pak Anies. Artinya, alas hukumnya Pak Anies menerbitkan IMB itu tidak ada,” kata Gembong secara terpisah.

Gembong menilai, sikap yang diambil Anies dalam menanggapi masalah penerbitan IMB hanyalah pembenaran atas apa yang dilakukannya. Pasalnya, penerbitan IMB tersebut menyalahi hukum, karena belum adanya Perda mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS).

Perda tersebut, seharusnya digunakan sebagai alas hukum penerbitan IMB. Kedua perda tersebut telah dicabut dan belum disahkan kembali. “Sementara tata ruang kita belum direvisi, Pak Anies sudah menerbitkan IMB. Ini kan jelas menyalahi aturan yang ada,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan, sudah menghentikan proyek pembangunan di Pulau Reklamasi. Anies mengatakan, IMB yang terbit berbeda dengan kebijakannya terkait penghentian Pulau Reklamasi. “Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda,” kata Anies.

Anies meminta, masyarakat membedakan penghentian reklamasi dan penerbitan IMB atas sejumlah bangunan yang telah berdiri di pulau Reklamasi. “IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda,” tegasnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut, sudah berusaha meluruskan penyimpangan yang ada di Pulau Reklamasi. Disebutnya, pihak swasta hanya berhak sebanyak 35 persen lahan hasil reklamasi.

“Sejak kita bertugas di Pemprov DKI Jakarta kita luruskan semua itu sesuai dengan aturan hukumnya. Seluruh daratan itu adalah milik Pemprov DKI dan swasta hanya berhak menggunakan 35 persen lahan hasil reklamasi, sesuai dengan ketentuan yang ada,” sebut Anies.

Anies mengaku harus mematuhi produk hukum sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur No.206/2016, tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Dia menuturkan pergub tersebut turunan dari Peraturan Pemerintah No.36/2005, tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Anies membantah telah menerbitkan IMB secara diam-diam. Menurutnya, siapa pun yang mengajukan permohonan IMB, akan diproses sesuai mekanismenya. Ditegaskannya, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penerbitan IMB. Dan pemilik bangunan disebutnya, harus memasang tanda IMB setelah mendapatkan izin.

“Jadi ini bukan diam-diam, tapi memang prosedur administratif biasa. Justru Anda yang sudah mendapatkan IMB-lah yang diharuskan memasang papan nama proyek dan mencantumkan nomor IMB di rumah Anda,” tutupnya.

Lihat juga...