hut

Perombakan SKPD Pemprov DKI Jadi Pro-Kontra Anggota Dewan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono, sepakat dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengubah dan menghapus sejumlah dinas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, selama bertujuan untuk efisensi dirinya mendukung.

“Kita lihat dulu arahnya mau ke mana. Sepanjang itu untuk efisiensi dan efektivitas kerja kami oke,” kata Gembong di gedung DPRD DKI, Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Dia menjelaskan, bahwa perubahan nomenklatur serupa sudah pernah dilakukan saat mantan Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.

Gembong menyebut, bahwa perubahan SKPD tak mudah. Perlu pembahasan panjang terkait perpindahan pegawai, anggaran hingga program kerja.

“Ini pembahasannya akan panjang dan dalam. Bagaimana programnya supaya tetap fokus, efisien, dan efektif. Karena yang terdampak nantinya bukan cuma anggaran. Pasti ada banyak hal yang terdampak,” ungkap dia.

Menurutnya, salah satu yang penting dibahas ialah manajemen perpindahan kepala bidang. Dia mewanti-wanti perpindahan pegawai hingga kepala bidang jangan sampai menimbulkan kecemburuan.

“Soal manajemennya, aparaturnya. Pokoknya semuanya jangan sampai ada kecemburuan,” ujar dia.

Sementara dari Fraksi Gerindra, Jimmy Alexander Turangan, meminta agar perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak mengganggu pelayanan publik.

Permintaan ini disampaikan langsung dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas usulan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Rabu (26/6/2019).

“Akan terjadi transisi perpindahan dan pengisian jabatan pada instansi-instansi perangkat daerah atau SKPD yang baru. Oleh sebab itu perubahan tersebut janganlah sampai mengganggu pelayanan publik di tengah masyarakat,” kata Jimmy membacakan pandangan Gerindra.

Selain itu Gerindra tidak menolak alasan perombakan nomenklatur. Gerindra menilai, itu menjadi kebutuhan untuk mempercepat pembangunan.

“Karena adanya kebutuhan pencapaian target dalam RPJMD 2018-2022,” ujar Jimmy.

Sementara itu, Fraksi Hanura meminta agar perombakan SKPD direncanakan dengan matang. Hal itu perlu dilakukan agar perombakan efetif.

“Agar tidak menimbulkan potensi tumpang tindih, duplikasi atau ketidakjelasan tugas, pokok, fungsi, dan wewenang antarSKPD,” kata Syarifuddin.

Sedangkan dari Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mengingatkan Anies soal kekosongan pimpinan SKPD. Menurutnya nyaris dua tahun setelah Anies menjabat, masih ada SKPD yang dipimpin pelaksana tugas. Contohnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.

Bestari Barus,  Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta   –  Foto: Lina Fitria

“Itu kan kembali lagi kepada kurang cepatnya gubernur menemukan orang atau hampir dua tahun menjabat masih meraba-raba soal potensi SDM aparatur yang ada di Pemprov DKI,” ujar Bestari.

Menurut Bestari, kondisi itu lebih mendesak untuk diselesaikan. Sebab, kekosongan pejabat bisa berdampak pada kinerja SKPD yang melambat.

“Mungkin itu salah satu kendala sehingga pejabat enggan melakukan sesuatu karena belum tentu dia yang akan melakukan kebijakan, tetapi kalau terjadi sesuatu dia harus bertanggung jawab,” kata Bestari.

Buktinya, kata Bestari, ada pada besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu. Menurut dia, pada 2018, silpa DKI mencapai Rp 17,4 triliun.

Diberitahukan, Anies mengusulkan sejumlah perubahan nomenklatur Dinas kepada dewan, kemarin. Dia mengusul perubahan nama Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Energi, Dinas Kehutanan menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Menurut Pemprov DKI, sejumlah kegagalan ditambah efisiensi menghasilkan silpa mencapai Rp 12 triliun. Dari 42 SKPD yang ada, satu dipecah jadi dua, satu dibubarkan, dan lima diubah namanya.

Kemudian Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM. Terakhir, Badan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah.

Lihat juga...