Raperda Reklamasi Diajukan Lagi ke DPRD, Dibahas Ulang

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI, Darjamuni, mengatakan Pemprov DKI sudah meminta DPRD DKI kembali membahas Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Aturan ini dibuat untuk mengatur pulau-pulau yang sudah terlanjur ada yakni C, D, G dan N.

Pihaknya belum mengajukan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke DPRD. Aturan tersebut diajukan sebagai dasar hukum pemanfaatan perairan yang selama ini belum memiliki payung hukum yang kuat.

“Itu (RZWP3K) sudah diajukan lagi oleh Pak Gubernur untuk diajukan lagi ke DPRD untuk segera dibahas ulang,” kata Darjamuni di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).

Menurut dia, aturan RZWP3K hanya mengatur empat pulau yang belum dibangun, karena bentuknya yang masih perairan.

Sementara itu, belasan pulau lainnya akan diatur Perda Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW).

“Semua bangunan di air (laut) udah banyak, tetapi dasar perizinannya enggak ada karena pintu masuk perizinan belum ada, sehingga apapun yang dibangun di atas air itu belum ada izinnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Raperda RZWP3K awalnya memang dibuat untuk mengatur perizinan dan pemanfaatan ruang perairan di Teluk Jakarta.

Namun, rencananya Pemprov DKI tidak lagi menggunakan RZWP3K dalam mengelola pulau reklamasi. Sebab, RZWP3K dibuat khusus untuk mengatur mengenai perairan saja.

“Pulau Reklamasi tidak diatur RZWP3K, karena itu sudah dianggap daratan, RTRW yang nanti mengatur (Pulau Reklamasi),” ujar Darjamuni.

Dua Raperda mengenai reklamasi sebenarnya sudah pernah dibahas bersama DPRD DKI. Namun, Raperda RZWP3K dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta dicabut oleh Anies.

Belum sempat dibahas lagi, Anies lalu mengeluarkan IMB tanpa Perda karena hanya berlandaskan Pergub 206 Tahun 2016 yang dikeluarkan eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sementara Sekretaris Daerah, Saefullah, menyampaikan pembahasan revisi tersebut memang belum dilakukan. Pembahasan baru akan dilangsungkan pada peninjauan kembali (PK) RDTR tahun ini.

“Maka ini kan belum dibahas. Agenda terdekat kita dengan DPRD adalah PK, peninjauan kembali,” ujarnya.

Sedangkan di sisi lain, Saefullah menyampaikan, RZWP3K telah tuntas dibahas, serta telah dikirimkan ke DPRD DKI untuk menunggu pembahasan di sana.

Lihat juga...