hut

Rusun KS Tubun Siap Dihuni, Tarif Rp 1,5 Juta

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) DKI Jakarta, Meli Budiastuti, mengatakan untuk Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat sebanyak 524 unit siap dihuni pada Agustus mendatang.

Namun, dia masih menunggu jadwal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meresmikan rusunawa tersebut.

“Paling lambat  memang di bulan Agustus. Kita lagi mengusulkan kepada Pak Gubernur (Anies Baswedan) akan meminta jadwal Beliau karena kan berbarengan dengan peresmian bangunan bersama-sama secara seremonial,” kata Meli saat dihubungi, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti – Foto Lina Fitria

Saat ini pihaknya masih memverifikasi pemohon unit Rusunawa KS Tubun. Pihaknya mengecek apakah pemohon memiliki hunian, kendaraan roda empat, dan warga DKI.

“Kita lakukan verifikasi ke Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) mengenai persyaratan itu. Setelah itu kita lakukan pengundian dan Agustus langsung serah terima kunci,” ucap dia.

Kemudian data para calon penghuni dicocokkan dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI serta data perpajakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI.

“Apakah dia memiliki rumah, apa dia memiliki kendaraan roda empat, dan sebagainya” katanya.

Menurutnya, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 juncto Pergub Nomor 29 Tahun 2019, rusun itu diprioritaskan bagi masyarakat umum.

Pergub itu menyebutkan tarif sewa khusus masyarakat berpenghasilan Rp 4,5 hingga Rp 7 juta per bulan sebesar Rp 1,5 juta.

Tarif itu belum termasuk tagihan pemakaian listrik dan air. Sementara itu, tarif untuk warga terprogram dengan penghasilan Rp 2,5 hingga Rp 4,5 juta per bulan dikenakan Rp 765 per bulan.

Selain KS Tubun, Dinas PRKP juga akan membuka beberapa rusunawa lainnya. Rusun itu meliputi Pangadengan, Tegal Alur, Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo, Nagrak, Rorotan, Semper, Rawa Buaya, Pulogebang, Penggilingan, dan Rawa Bebek.

“Terhadap 12 lokasi rusun yang sudah ada pemohon dan yang sudah lolos verifikasi akan dilakukan pengundian dan penghunian secara serentak semuanya,” pungkas dia.

Sementara, Pelaksana Harian Kepala Unit Pengelolaan Rusun (UPRS) Jatirawasari, Dwiyanti Chotifah, menegaskan rusunawa di Tanah Abang, Jakarta Pusat, diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan Rp 4 juta-Rp 7 juta per bulan.

Rusunawa itu akan dihuni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang termasuk warga umum, bukan warga terprogram atau warga relokasi dengan penghasilan Rp 2,5 juta-Rp 4 juta per bulan.

“(Tarifnya) Rp 1,5 juta (per bulan). Untuk warga dengan pendapatan Rp 4 juta-Rp 7 juta,” ujar Dwiyanti.

Dia menyampaikan, sesuai pergub tersebut, tarif unit di Rusunawa KS Tubun yakni Rp 1,5 juta per bulan untuk warga dengan pendapatan Rp 4-7 juta.

Tarif sewa ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan juncto Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019.

Rusunawa KS Tubun terbagi atas 3 tower yang terdiri dari 16 lantai atau 524 unit dengan fasilitas berbeda pada beberapa bagian.

Lantai 1 berisi kantor pengelola, ruang taman belajar pendidikan anak usia dini (PAUD), ruang kesehatan, aula, dan bank yang masih kosong.

Di lantai 2 dan 3 berisi ruang usaha yang berderet dengan total 113 ruang. Ada pula Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Kuning di halaman rusun.

Lihat juga...