hut

Satpol PP Belum Tertibkan Penimbunan Material di Wairetrang

Editor: Koko Triarko

MAUMERE –  Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), belum bisa melakukan penyegelan atau penertiban timbunan material di kawasan konservasi Wairetrang.

“Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meminta Satpol PP untuk menertibkan penumpukan material di daerah konservasi Wairetrang, tentu tidak mungkin. Kami tidak pernah melakukan rapat koordinasi,” sebut Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sikka, Buang da Cunha, Jumat (14/6/2019).

Dikatakan Buang, penertiban bisa dilakukan, bila dari DLH Sikka sudah melakukan teguran. Surat teguran pertama 7 hari, teguran kedua 3 hari dan ketiga 3 hari, baru bisa diambil tindakan terhadap perusahaan yang melakukan penimbunan material.

Sekretaris Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka, Buang da Cunha. -Foto: Ebed de Rosary

“Kalau kami langsung memberhentikan dugaan penimbunan, maka tidak mungkin kami lakukan. Kami tidak tahu, bahwa masyarakat atau perusahaan ini melanggar aturan apa atau Perda mana,” ungkapnya.

Pihaknya, kata Buang, harus tahu lembaga atau perusahaan ini melanggar aturan apa. Apakah sudah menegurnya, melihat lokasi dan sudah berapa kali ditegur? Tidak bisa serta merta Satpol PP langsung menghentikan aktivitas, baik perorangan maupun perusahaan.

“Kami belum melakukan tindakan dan selama tidak ada koordinasi. Kami tidak akan melakukan tindakan, karena harus melalui tahapan. Kalau melihat dari sisi ketertiban umum bisa, tapi pertanyaannya apakah masyarakat sudah datang demo ke DLH Sikka atau ke Satpol PP Sikka, bahwa gara-gara timbunan tersebut mereka tidak nyaman?” sebutnya.

Buang mengakui benar ada surat dari DLH Sikka kepada pihaknya, tetapi itu menugaskan pihaknya untuk mengambil tindakan memberhentikan aktivitas penumpukan material.

“Satpol PP bukan salah satu bidang di lingkungan hidup atau bawahan dari lingkungan hidup. Kami juga dinas sendiri sehingga harus ada koordinasi. Tugas kami menegkakan Perda, tapi bukan berarti semua orang atau masyarakat yang melakukan kesalahan langsung ditindak tanpa aturan. Ini tidak bisa, apalagi kewenangan kami hanya sebatas menegakkan Perda,” tegasnya.

Buang kuatir jangan sampai salah mengambil tindakan. Maka, harus duduk sama-sama, rapat koordinasi dahulu, baru turun sama-sama ke lokasi dan cek.

“Dinas lain kewenangannya hanya menegur, sementara eksekusinya ada di Satpol PP kalau urusan Perda. Kalau ada dinas lain yang melarang dan menghentikan segala aktivitas, maka harus dicek dulu apakah ada dasar hukumnya,” terangnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Sikka, Ir.Yunida Pollo, mengaku pihaknya telah berkirim surat dan meminta Satpol PP Sikka untuk menertibkan perusahaan yang melakukan penumpukan material di daerah konservasi Wairterang.

“Sampai sekarang perusahaan belum mengurus surat izin penambangan dan  juga penumpukan material batu dan pasir. Kami sudah meminta, agar perusahaan datang dan mengurus surat izin dengan melampirkan domuken yang dibutuhkan, tetapi belum dipenuhi,” sebutnya.

Lihat juga...