hut

Sengketa PHPU, MK Berikan Perlakuan Adil terhadap Semua Pihak

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

Kepala Bagian Humas MK, Fajar Laksono - Foto: M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Dalam beberapa hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pusat perhatian masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilres) 2019 yang berlangsung minggu ini.

Selama proses penanganan perkara perselisihan hasil pemilu, termasuk Pilpres, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik, seimbang dan adil kepada semua pihak yang berkepentingan, Bawaslu dan pers, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Komitmen tersebut diwujudkan untuk memastikan agar proses penanganan perkara, terutama persidangan yang terbuka untuk umum, berjalan dengan lancar, tanpa gangguan atau hambatan. Demikian pula, mengenai perlakuan terhadap saksi dan ahli yang dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan, MK berupaya memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama seimbang tanpa pembedaan,” kata Kepala Bagian Humas MK, Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Fajar menjelaskan, menyangkut perlakuan saksi dan ahli dalam persidangan perselisihan hasil Pilpres di MK, ada beberapa hal yang perlu disampaikan.

Berdasarkan perintah Majelis Hakim Konstitusi, pada persidangan perkara perselisihan hasil Pilpres Tahun 2019 ini, saksi dan ahli dipanggil masuk ke ruang sidang untuk menyampaikan keterangannya secara satu per satu.

“Sementara ada saksi yang menyampaikan keterangan, maka saksi lainnya berada di luar ruang sidang, dan baru dipanggil masuk ke ruang sidang setelah saksi sebelumnya selesai menyampaikan keterangan. Hal ini bertujuan agar Majelis Hakim Konstitusi dan para pihak di dalam persidangan dapat lebih mendalami keterangan yang disampaikan saksi dan ahli,” sebut Fajar.

Untuk memberikan kenyamanan selama menunggu, kepada saksi dan ahli yang dihadirkan oleh para pihak, disediakan ruang tunggu di salah satu ruang di Lantai 2 Gedung MK.

Ruang tunggu tersebut terletak berdekatan dengan Ruang Sidang Pleno MK. Harapannya, dibutuhkan waktu yang tidak terlalu lama bagi saksi atau ahli sekiranya tiba giliran dipanggil masuk ke dalam ruang sidang oleh Majelis Hakim Konstitusi.

“Perlu diketahui, ruang tersebut merupakan ruang yang dalam keseharian memang dimanfaatkan untuk ruang transit (holding room) bagi tamu-tamu MK dalam acara yang seringkali diselenggarakan MK. Sudah banyak pejabat tinggi negara yang transit di ruang tersebut saat menjadi tamu undangan pada acara MK,” jelasnya.

Ruang tersebut lanjut Fajar, sangat memadai. Selain bersih, lantai ruangan dilapisi karpet, berpendingin udara, dan dilengkapi meja serta tempat duduk yang nyaman.

Menempatkan saksi dan ahli para pihak di ruang tunggu tersebut, disamping merupakan bentuk pelayanan, juga untuk memastikan saksi dan ahli terjamin keamanannya selama persidangan di Gedung MK. Tidak mendapatkan ancaman, bebas dari rasa takut, sehingga dapat menyampaikan keterangan secara jelas dan leluasa sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

“Guna menjamin kelancaran, kenyamanan, dan keamanan saksi dan ahli, MK menyediakan petugas yang melayani saksi dan ahli selama berada di Gedung MK untuk kepentingan persidangan. Bahkan ketika hendak ke toilet sekalipun, ada petugas yang melayani untuk mengantar dan menunjukkan lokasi toilet. Sekaligus mengantisipasi jika saksi dan ahli diwawancarai oleh pers sebelum memberi keterangan serta menjamin keamanannya,” sebutnya.

Fajar menambahkan, secara lebih luas perlu dijelaskan, guna menjamin kelancaran dan keamanan persidangan MK, aparat keamanan memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan terukur seperti pengalihan lalu lintas kendaraan di sekitar Gedung MK dan melakukan pemeriksaan yang wajar kepada siapapun yang akan masuk ke Gedung MK dan ruang sidang MK.

“Termasuk dalam hal ini aturan mengenai alat komunikasi tidak diperkenankan untuk dibawa dan digunakan selama persidangan. Hal demikian bukan hal baru dan hanya berlaku pada perkara perselisihan hasil Pilpres Tahun 2019 ini, tetapi berlaku juga pada seluruh perkara yang disidangkan MK,” ujarnya.

Tujuannya sebut Fajar, agar saksi dan ahli yang dihadirkan para pihak dapat menyampaikan keterangan sebagaimana mestinya. Tanpa pengaruh atau hal-hal lain yang membuatnya tidak dapat/tidak bebas saat memberikan kesaksian atau keahliannya di ruang sidang.

Mengenai larangan membawa dan menggunakan alat komunikasi ini juga diberlakukan bagi pegawai MK. Ada aturan internal di MK perihal larangan bagi pegawai MK untuk membawa dan menggunakan alat komunikasi pada area tugas tertentu. Hal itu dilakukan demi menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pegawai MK.

“Demikian hal ini disampaikan secara resmi sebagai rujukan sekiranya terdapat informasi yang beredar di tengah publik yang kurang obyektif, tidak sesuai dengan fakta. Disampaikan tanpa disertai pemahaman yang utuh terhadap layanan prima yang diberikan oleh MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya,” tutupnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!