Sewa Tanah, Timbun Material di Daerah Konservasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) wilayah NTT Meridian Dewanta Dado, SH. Foto: Ebed de Rosary

MAUMERE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka bukan hanya harus segera menghentikan kegiatan penimbunan material batu dan pasir pada kawasan konservasi di desa Wairterang, kecamatan Waigete, yang dilakukan oleh PT. Bumi Indah.

Perusahaan besar asal Sumba itu juga harus segera dipidanakan tatkala kelak terbukti timbunan material batu dan pasir tersebut juga berasal dari hasil penambangan batu dan pasir pada kawasan konservasi. Hal ini sudah tentu merupakan perbuatan melanggar hukum.

“Kami telah memiliki fakta-fakta akurat bahwa PT. Bumi Indah terindikasi tidak mengantongi legalitas perizinan yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penimbunan material itu,” kata Meridian Dewanta Dado, SH, koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) NTT, Minggu (9/6/2019).

Kegiatan tersebut kata Meridian, melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Pasal 35 huruf (i) dan (k).

Aktivitas penimbunan material di desa Wairterang, kecamatan Waigete, kabupaten Sikka, di daerah konservasi. Foto: Ebed de Rosary

Selanjutnya dalam Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, pada ayat (1) huruf (d) dan (f).

“Bila melanggar maka pelaku bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 10 miliar,” terangnya.

TPDI NTT kata Meridian, mendapat informasi bahwa kegiatan penimbunan material batu dan pasir pada kawasan konservasi oleh PT. Bumi Indah itu telah berlangsung lama.

Anehnya Pemkab Sikka dan juga aparat hukum yang berwenang seolah-olah membiarkan dugaan-dugaan kejahatan lingkungan yang merusak alam kabupaten Sikka tersebut.

“Akibat sinyalemen pembiaran itu maka publik patut menduga kuat jangan-jangan ada oknum petinggi Pemkab Sikka ataupun oknum petinggi instansi hukum yang menjadi pelindung bisnis perusahaan kontraktor itu,” tegasnya.

Terkait aktivitas penimbunan material itu, PT. Bumi Indah pernah menyatakan hanya mengontrak tanah milik warga. Hal ini juga sudah disetujui oleh pemerintah desa setempat untuk penimbunan material batu dan pasir di tempat itu guna disuplai ke waduk Napung Gete.

Pihak perusahaan juga katakan tidak tahu kalau area desa Waiterang adalah kawasan konservasi. Perusahaan juga tidak mungkin mengontrak lahan tersebut kalau diketahui itu kawasan konservasi.

“Tanggapan PT. Bumi Indah itu menurut kami adalah tanggapan yang salah kaprah dan hanya menganggap enteng persoalan. Sebab bagaimana mungkin perusahaan bisa seenaknya melakukan aktivitas penimbunan material sekian lama lalu pura-pura tidak tahu tentang legalitas serta eksistensi suatu kawasan,” tanyanya.

Bahkan justru setelah ada ribut-ribut atau polemik di media massa kata Meridian, barulah perusahaan asal Sumba itu sadar untuk segera menghadap pihak Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sikka.

“Kami pada dasarnya mendukung penuh keberadaan PT. Bumi Indah ataupun perusahaan-perusahaan kontraktor lainnya untuk berhak mengembangkan sayap bisnisnya di seluruh wilayah NTT ini. Namun jangan sampai proses pengembangan bisnis tersebut dilakukan melalui cara-cara yang terindikasi merusak lingkungan alam,” tuturnya.

Selain itu tambah Meridian, jangan sampai proses pengembangan bisnis diduga beraroma penyuapan kepada oknum-oknum pejabat dan penegak hukum demi menutupi segala kejahatan yang berkaitan dengan proses pekerjaan sebuah perusahaan kontraktor.

Penanggung jawab PT. Bumi Indah di kabupaten Sikka, Ridho Bili, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan aktivitas penimbunan material batu dan pasir di Wairterang tersebut merupakan milik PT. Bumi Indah.

Ridho mengaku besok, Senin (10/6/2019) akan menghadap DLH Sikka. Menurutnya sudah ada pemberitahuan kepada pihaknya. Pihaknya pun hanya mengontrak tanah untuk penimbunan material batu dan pasir, untuk dikirim ke waduk Napung Gete.

“Kami hanya mengontrak tempat pada pemilik tanah di sana. Ada surat perjanjiannya dan disetujui oleh pemerintah desa Wairterang. Pihaknya tidak tahu kalau area tersebut daerah konservasi dan bila mengetahuinya maka tidak mungkin mengontrak lahan tersebut,” pungkasnya.

Lihat juga...